Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan

Publikasi, Siaran Pers

Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan. Perpu diterbitkan sebagai langkah kebijakan cepat pemerintah agar situasi resesi…

Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)

Publikasi, Siaran Pers

Lambatnya respon Pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan penanganan COVID 19 terus berlanjut. Setelah 2 hari lalu Presiden resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), kali ini kelambatan pun terjadi ketika Keputusan Menteri Kesehatan untuk menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala…

Lima argumen revisi UU KPK cacat hukum dan harus dibatalkan

Reformasi Regulasi

Setelah Presiden Joko “Jokowi” Widodo menolak keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU No. 19 Tahun 2019  tentang perubahan kedua undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harapan terakhir menyelamatkan KPK dari pelemahan akibat revisi UU itu kini berada di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui kewenangan judicial review yang dimilikinya. Dua belas orang yang terdiri dari lima mantan pimpinan KPK dan…

Pakar Hukum Beri Catatan Khusus soal Omnibus Law

Reformasi Regulasi

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diselenggarakan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai ada empat prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum omnibus law dibahas. Bisnis.com, JAKARTA–Pakar hukum memberikan banyak catatan mengenai rencana pemerintah untuk mengundangkan dua omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja…

Pentingnya Omnibus Law untuk Perbaiki Tata Kelola Regulasi

Reformasi Regulasi

TRIBUNNEWS.COM – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin memandang pemerintah Joko Widodo harus merealisasikan Omnimbus Law untuk perbaikan tata kelola regulasi. “Selain memperbaiki regulasi juga memperbaiki pola komunikasi antar kementerian atau lembaga. Disamping regulasi, birokrasi juga saat ini masih menjadi persoalan,” ujarnya di Jakarta, Senin (21/10/2019). Nur menjelaskan konsep Omnimbus Law sudah…

Tiga Catatan Penting untuk Fungsi Legislasi DPR

Reformasi Regulasi

Berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR, meningkatkan kuantitas dan kualitas legislasi, hingga membangun sistem partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU. Setelah dilantik pada 1 Oktober lalu, Anggota DPR periode 2019-2024 mulai bekerja menyusun alat kelengkapan dewan sebagai bagian menjalankan fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran. Tantangan DPR dalam 5 tahun ke depan diperkirakan semakin berat…

Revisi UU KPK menyalahi prosedur hukum dan bisa digugat ke MK

Blog

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam revisi ini, tidak ada satu fraksi pun yang menolak, baik partai pendukung pemerintah maupun oposisi. Revisi tersebut berjalan sangat cepat, yakni hanya 12 hari. Ini sangat ganjil. Pasalnya, tahun ini, anggota DPR yang sekarang membutuhkan…

Setengah Hati di Reformasi Regulasi, Lemah di Penegakan Hukum

Siaran Pers

Jakarta (17/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PSHK menyoroti 3 aspek dalam bidang hukum, yaitu reformasi regulasi, agenda legislasi pemerintah, dan penegakan hukum. Dari 3 aspek tersebut, hanya aspek reformasi regulasi yang memiliki pencapaian positif meskipun tidak maksimal. Sementara dalam aspek penegakan hukum, kinerja pemerintah amat…

Pengabaian Fakta Hukum dan Fakta Sosial oleh Bawaslu Dalam Memutus Sengketa Pelarangan Mantan Koruptor Menjadi Caleg

Aktivitas

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, di Batusangkar, Sumatera Barat, pada 9-11 November 2018. KNHTN-5 ini mengangkat tema tentang “Tantangan Menjaga Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum”. Dalam pelaksanaan KNHTN-5 yang diselenggarakan di Batusangkar tersebut, turut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Antoni Putra. Antoni hadir…