LRWD Edisi I: Januari 2017

Pemilu KONSTITUSIONALITAS SISTEM PEMILIHAN UMUM PROPORSIONAL TERBUKA TERBATAS Salah satu isu yang hangat diperdebatkan setiap pembahasan undang-undang tentang pemilihan umum adalah tentang pilihan sistem pemberian suara. Perdebatannya bukan mengenai pilihan antara sistem distrik atau proporsional, karena memang sejak awal pelaksanaan pemilihan umum, kita telah sepakat memilih sistem proporsional yang dianggap lebih mengakomodir kemajemukan di Indonesia.…

Memangkas Kerumitan Peradilan Perdata

Bimo Prasetio, seorang advokat, mengungkapkan bahwa keharusan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan sederhana cukup efektif. Bimo sebagai pimpinan salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta Selatan memiliki sengketa yang nilainya terhitung kecil untuk skala Jakarta. Mengetahui Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan baru, yakni gugatan sederhana, Bimo mencoba mendaftarkan perkaranya di Pengadilan…

Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama

Beberapa tahun terakhir, tensi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan sering meninggi. Berawal dari klaim sepihak atau unilateral claim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan sembilan garis putusnya (nine-dashed lineatau 9DL), reklamasi dan pembangunan pangkalan militer serta infrastruktur fisik di sekitar gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel, hingga penentuan sepihak kawasan tradisional penangkapan ikan yang mulai mengganggu kedaulatan…

PSHK Terlibat dalam Penyusunan RPP RUPBASAN

Proses peradilan pidana Indonesia yang bertitik berat pada pelaku menjadi akar persoalan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Dengan tidak didukung tata kelola dan regulasi yang optimal, penyimpanan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) menjadi persoalan kompleks yang harus diurai. Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan menjadi beban negara sekaligus beban pemilik…

KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI

GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT   Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…

Diskusi Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi

Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam tataran norma dan praktik telah menimbulkan makna yang simpang siur. Sebut saja, titik tekan terhadap frase “yang dapat merugikan keuangan negara” menjadi salah satu penyebabnya. Apakah benar setiap tindakan “yang dapat merugikan…