Bivitri Susanti—Wakil Ketua STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK—dipilih sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) pada Jumat, 28 Oktober 2016. Kiprah Bivitri Susanti dalam HTN dan HAN memang sudah berlangsung lama. Maka itu, kapasitas Bivitri menjadi salah satu faktor dipilihnya sebagai Ketua APHTN-HAN. Metode pemilihannya dilakukan oleh anggota-anggota yang hadir dalam…
JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…
Perjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…
Saat ini, dunia menghadapi tren penyempitan ruang gerak masyarakat sipil. Laporan CIVICUS pada 2021 menyatakan 43,4% orang tinggal di negara yang ruang sipilnya berada dalam represi negara; sebaliknya, hanya 3,1% populasi dunia yang hidup dalam ruang sipil terbuka. Selain itu, Freedom House dalam laporannya menyoroti terus menurunnya kualitas pelindungan hak-hak sipil dan politik di dunia.…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…
DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan peluncuran policy paper dan diskusi bertajuk “Reformasi Kerangka Hukum untuk Pelindungan dan Peluasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil Indonesia” pada Rabu (21/2/2024) di kampus Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam policy paper tersebut, PSHK menganalisis kerangka hukum dan implementasi hukum yang menjadi pemicu mundurnya demokrasi dan membuat posisi…
Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana (RUU Perampasan Aset) belum kunjung dibahas oleh DPR meskipun pemerintah telah mengirimkan surat presiden sejak 4 Mei 2023. RUU Perampasan Aset harus terus didorong untuk mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dan asset recovery. RUU Perampasan Aset akan mengatur mengenai pengelolaan aset yang terdiri dari sembilan jenis…
Komitmen ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar kembali dipertanyakan usai retreat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 di Jakarta, 4 September lalu. Pasalnya, dalam pertemuan yang ditujukan untuk meninjau ulang implementasi Lima Poin Kesepakatan (Five-Point Consensus/5PC) itu, ASEAN memutuskan akan tetap mempertahankan 5PC sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis di Myanmar. 5PC merupakan hasil kesepakatan para pemimpin ASEAN mengenai situasi di…