Selasa lalu adalah batas akhir waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Oesman Sapta Odang biasa disapa OSO untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura bila ingin namanya masuk dalam daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Batas waktu itu diberikan KPU sebagai tindak lanjut dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara…
KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…
Pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan ongkos sosial yang ditanggung masyarakat setempat. Mengutip dari pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan lalu, sebanyak 477…
Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Paralegal dipastikan tidak berwenang memberikan bantuan hukum di pengadilan. Kepastian itu didapat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1/2018 terhadap UU No 18/2003 tentang Advokat. Pemohon adalah beberapa advokat yang merasa dirugikan akibat adanya kewenangan memberikan bantuan hukum secara litigasi…
Partai Perindo sebagai peserta pemilu hendak membuka ruang mencalonkan kembali Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang telah dua periode menjabat, pada Pemilu 2019. Partai ini mengajukan pengujian konstitusi undang-undang (constitutional review) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)atas batang tubuh dan penjelasan ketentuan Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan itu mengatur bahwa seseorang dapat mencalonkan…
Divestasi saham PT Freeport Indonesia memasuki babak baru dengan ditandatanganinya head of agreements antara Indonesia dan Freeport McMoran. Walaupun penandatanganan ini bukan merupakan langkah definitif dalam divestasi Freeport Indonesia, hal itu tetap memiliki nilai simbolik untuk mengatur detail teknis divestasi selanjutnya. Pada wilayah detail selanjutnyalah kehati-hatian dan transparansi harus diterapkan secara total agar divestasi ini ditujukan untuk…
Kita semua tentu mengecam serangan terorisme yang terjadi secara berturut turut dalam dua minggu terakhir ini;peristiwa di Rumah Tahanan Mako Brimob 9 Mei 2018, yang kemudian diikuti dengan serangan peledakan bom di tiga gereja di Surabaya (Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pantekosta) pada 13 Mei 2018 serta penyerangan Kantor Polda…
Insiden berdarah di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba di Markas Komando Brimob merupakan sebuah gejala bahwa pengelolaan institusi pemasyarakatan Indonesia masih penuh dengan persoalan. Dari kacamata penyebab, seharusnya premis tunggal dalam insiden itu disingkirkan. Persoalan ”gesekan” antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas sudah berulang kali terjadi. Pemerintah perlu lebih terbuka…