Perang melawan korupsi bakal semakin sulit. Sepanjang sejarahnya, lembaga antikorupsi selalu mendapat perlawanan sengit koruptor, sehingga tumbang. Indonesia pernah beberapa kali memiliki “lembaga” pemberantasan korupsi. Pada 1970, Presiden Soeharto membentuk Komisi Empat yang hanya berumur empat bulan. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipimpin Hakim Agung, Adi Andojo Soetjipto, yang hanya…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia terkait Usul Inisiatif RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR resmi mengesahkan RUU Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan inisiatif DPR untuk segera dibahas bersama dengan Pemerintah. Pengesahan itu melanggar hukum…
Jakarta (17/8/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato tahunan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). PSHK menyoroti 3 aspek dalam bidang hukum, yaitu reformasi regulasi, agenda legislasi pemerintah, dan penegakan hukum. Dari 3 aspek tersebut, hanya aspek reformasi regulasi yang memiliki pencapaian positif meskipun tidak maksimal. Sementara dalam aspek penegakan hukum, kinerja pemerintah amat…
Pergantian kepengurusan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah dilaksanakan pada Sabtu (27/7) lalu. Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 M. Nur Sholikin secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Gita Putri Damayana. Gita, yang sebelumnya menjabat Direktur Publikasi, telah bergabung di PSHK sejak 1999. Dalam kurun waktu dua dekade karirnya sebagai peneliti, ragam topik…
Pidato kemenangan capres terpilih Joko Widodo yang disampaikan di hadapan pendukungnya, Minggu (14/7) lalu, berfokus pada pada lima prioritas kerja: (i) pembangunan infrastruktur; (ii) pembangunan SDM; (iii) mengundang investasi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya; (iv) reformasi birokrasi; dan (v) penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Sementara itu, sektor hukum—baik soal pembenahan, pembangunan, maupun penegakan—tidak…
Pada tanggal 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.…
Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memenuhi undangan Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) Periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara pada Selasa (2/7/2019). Hadir mewakili PSHK Direktur Eksekutif PSHK, M. Nur Sholikin serta dua orang peneliti PSHK, Agil Oktaryal dan Antoni Putra. Sebagaimana diketahui, Pansel KPK sedang mencari lima figur…
PSHK bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Puslitbangkumdil MA RI) atas dukungan Program USAID CEGAH telah menyusun restatement tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset tanpa pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture (NCB asset forfeiture) adalah konsep pengembalian kerugian negara yang pertama kali berkembang di…
Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…