Diskusi Penuntutan Perkara TPPU di Pasar Modal yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi

Aktivitas

  Setelah melakukan dua Focused Group Discussion dengan tema penyelidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menggali perspektif internasional mengenai TPPU di Pasar Modal. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan didukung Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Australia Attorney General’s Department (AGD) kembali mengelar…

Angket DPR Kaburkan Pengusutan Megakorupsi e-KTP

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta, GATRAnews – Angket DPR untuk memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka bukti rekaman tentang keterangan mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani, merupakan upaya untuk mengaburkan penanganan perkara megakorupsi e-KTP. “Pengajuan Hak Angket adalah proses politik yang berpotensi mengaburkan pengusutan megakorupsi e-KTP,” kata Miko Ginting, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…

Putusan MK Dianggap Menghambat Pemberantasan Korupsi

Berita, PSHK dalam Berita

Metrotvnews.com, Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata dianggap mengaburkan pengertian korupsi. Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 dianggap tidak tepat. “Dengan adanya putusan ini, maka dampak yang akan terjadi adalah pengusutan kasus korupsi berdasarkan…

Keberpihakan Perguruan Tinggi dalam Isu Antikorupsi

Aktivitas, Berita, Highlight

Anti Corruption Summit (ACS) II dihelat. Ratusan akademisi dan penggiat antikorupsi—termasuk Estu Dyah dari PSHK dan Fritz Edward Siregar dari STHI Jentera—berkumpul di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (UGM) dimotori Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) menjadi tuan rumah kegiatan yang berlangsung pada 25—26 Oktober 2016. Tujuannya memperkuat peran perguruan tinggi  dalam pemberantasan korupsi. Pada hari pertama,…

Hukuman Biaya Sosial Dianggap Langkah Konkret Berantas Korupsi

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…

Prolegnas Anti-korupsi

Blog

Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…

Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Bukan Semata pada “Merugikan Keuangan Negara”

Aktivitas, Berita, Highlight

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menimbulkan berbagai penafsiran yang dianggap menjerat banyak korban.Aparat penegak hukum cenderung fokus pada pembuktian “merugikan keuangan negara” daripada unsur lain yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Diskusi mengenai “Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya”…

Diskusi Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi

Aktivitas

Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam tataran norma dan praktik telah menimbulkan makna yang simpang siur. Sebut saja, titik tekan terhadap frase “yang dapat merugikan keuangan negara” menjadi salah satu penyebabnya. Apakah benar setiap tindakan “yang dapat merugikan…

Semangat Antikorupsi dalam Seminar Nasional

Aktivitas, Berita

“CSO perlu mengembangkan sayap kolaborasi dengan elemen lembaga lain, sekalipun bidangnya berbeda,” ujar Eryanto Nugroho di penghujung presentasinya yang berjudul “Prospek Demokrasi, Gerakan Antikorupsi, dan Perlindungan HAM di Indonesia”. Materi itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif PSHK pada Selasa, 15 Maret 2016, di acara Seminar Nasional “Anti-Corruption & Democracy Outlook 2016: Bersama Lawan Korupsi” yang diselenggarakan…