Alasan Kejagung Limpahkan Kasus Budi Gunawan ke Polri Dinilai Tak Relevan
“Dengan dilimpahkannya kasus BG ke Bareskrim, kelanjutan pengusutan kasus tersebut akan semakin diragukan,” kata Miko.
Siaran Pers: Pelimpahan Kasus Budi Gunawan Kepada Kepolisian
Presiden Joko Widodo juga sepatutnya tidak mengangkat Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai Wakapolri maupun jabatan-jabatan lainnya. Pengangkatan Komjen (Pol) Budi Gunawan yang proses hukumnya masih berjalan untuk menduduki jabatan publik bertentangan dengan moralitas hukum.
PSHK Bersama dengan IJSL dan hukumonline.com Menyelenggarakan Debat Calon Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara itu. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi salah seorang panelis, menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
LRWD Edition 7 : March 2015
Civil Society Movement: Delivering a Mandate to Team 9 and #SeniLawanKorupsi (#ArtAgainstCorruption) The Term “Malicious Investigation” by the Police Explained Mediation Forum by Ministry of Interior in Conflict between Jakarta Governor and City Council CSO Initiatives Civil Society Movement: Delivering a Mandate to Team 9 and #SeniLawanKorupsi (#ArtAgainstCorruption) Continuous efforts to weaken the anti-graft commission…
LRWD Edition 6 : March 2015
Bambang Widjojanto Arrest: National Police Chief Should Follow-up Ombudsman’s Recommendations Selection Committee on Judicial Commission Commissioner Established KPK’s Decision To Transfer Budi Gunawan’s Case to Attorney General Office “Sarpin Effect” and Its Completion Right to Inquiry towards Jakarta’s Governor Legal Policy Bambang Widjojanto Arrest: National Police Chief Should Follow-up Ombudsman’s Recommendations Corruption Eradication Commission (KPK)…
Miko Susanto Ginting, Peneliti PSHK, Diwawancara Mengenai Praperadilan Budi Gunawan dan Penetapan Status Tersangka Terhadap Pimpinan KPK
“Jokowi harus turun tangan dengan cara membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menghentikan kriminalisasi yang terjadi terhadap KPK,”
LRWD Edition 5 : February 2015
Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…
LRWD Edition 4 : February 2015
The Pre-trial Process Could Not Invalidate the Suspect Status of Budi Gunawan The Supreme Court Judge Selection Process and the Enrolment of a Former Constitutional Court Judge Parliament’s Updated Code of Ethics Hinders Process of Law Enforcement towards MPs Guarding the 2015-2019 National Legislation Program (Prolegnas) Legal Policy The Pre-trial Process Could Not Invalidate the…
Memperluas Cakupan Partisipasi Dalam Proses Legislasi
Dasar Filosofis Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri [1] . Tujuan sebenarnya adalah ‘pengaruh yang berarti’ terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola…