KONDISI Indonesia saat ini banyak diwarnai fenomena benturan kepentingan yang semakin meluas dan lumrah ditemukan dalam pemerintahan. Salah satu contoh utama benturan kepentingan adalah praktik nepotisme di berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam banyak kasus, pejabat pemerintah yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dekat dengan pihak-pihak yang memiliki kontrak bisnis dengan pemerintah, seringkali mendapatkan keuntungan tidak adil…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Pada 25-26 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan fit and proper test untuk seleksi hakim konstitusi usulan DPR. Sekitar 15 menit setelah proses wawancara berakhir pada 26 September 2023, DPR mengumumkan bahwa seluruh fraksi setuju memilih Asrul Sani sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Yang Mulia…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Asian Law Students’ Association (ALSA) Indonesia menyelenggarakan lokakarya bertema “Legislative Drafting: A Law-Making Process” pada Sabtu (26/8/2023) secara daring. Lokakarya itu ditujukan bagi mahasiswa hukum atau lulusan hukum yang ingin mendapatkan pengetahuan teknis dan praktik terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengelola diskusi panel bertema “Melindungi Ruang Sipil dan Toleransi di Tingkat Nasional: Pembelajaran dari Civil-20 (C20)” dalam Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2023 yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023) di Jakarta. ICSF adalah acara reguler yang mempertemukan aktivis masyarakat sipil di tingkat nasional dan lokal dengan perwakilan pemerintah untuk…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Komisi Pemilihan Umum tidak taat peraturan dan kehilangan kemandiriannya dalam melaksanakan tugasnya menuju pemilu serentak 2024. Sejumlah tindakan KPU diindikasikan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan MK, serta prinsip kemandirian dalam penyelenggaraan pemilu. Setidaknya, hal itu terlihat jelas dalam tiga kejadian…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Sejumlah kepala desa (kades) menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya perihal masa jabatan kades yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Aksi demonstrasi ini didukung oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bahkan mengancam untuk…
Masa depan pesta demokrasi diduga keras sedang diselewengkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab. Bukan mengada-ngada, berdasarkan sejumlah pemberitaan hari ini, indikasi kecurangan, bahkan mengarah pada kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif terjadi dan diperlihatkan kepada masyarakat. Praktik lancung itu dilakukan dengan cara memanipulasi proses verifikasi faktual partai politik di daerah. Menariknya, proses itu terjadi bukan atas…
Pada Maret 2021 lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah telah sepakat mengeluarkan Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Revisi UU Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2021. Sejak saat itu, belum ada lagi pembahasan terkait upaya memasukkan kembali Revisi UU Pemilu ke dalam Prolegnas 2022 yang lalu…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta DPD RI menyetujui 38 rancangan undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023 pada Selasa (20/9/2022) lalu. Dari jumlah tersebut, DPR menjadi pengusul terbanyak dengan 25 RUU, Pemerintah 10 RUU, dan DPD dengan 3 RUU. Terdapat empat hal yang perlu menjadi perhatian publik.…