Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…
Pada 1 Juli 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) genap berusia 15 tahun dan Indonesia Jentera School of Law (IJSL) berusia 2 tahun. Lima belas tahun juga telah lewat dari reformasi 1998 yang melahirkan banyak momentum dalam sejarah Indonesia. Tujuan PSHK dan IJSL adalah tetap konsisten melawan lupa dan terus mengingatkan semua orang…
Sindonews.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menilai, ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap panggilan Tim Pengawas (Timwas) Bank Century bisa dimaknai dua hal. “Pertama, harus dipilah dulu kewajiban KPK untuk hadir dan memberikan keterangan. Kedua, baik DPR dan KPK masing-masing punya rujukan atau dasar hukum dalam menjalankan kewenangannya,” ujarnya ketika…
Komisi III DPR RI berniat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 12 calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Alasannya, KY tidak memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan 5 orang hakim agung, yang berarti KY harus mengajukan 15 calon hakim agung ke DPR (3 kali jumlah lowongan). DPR bersikap hanya…
Dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dimana aturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi karena harus diatur dalam undang-undang tersendiri. Selang tiga tahun setelah putusan MK lahirlah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang…
Program ini dilatarbelakangi oleh adanya keinginan untuk memperkaya wacana tentang pelbagai aspek kelembagaan sebuah lembaga anti-korupsi. Penyajian profil yang komprehensif dari beberapa lembaga anti-korupsi di dunia dapat menjadi salah satu cara untuk memperkaya wacana itu. Untuk itu, program ini akan menghasilkan sebuah buku profil, yang terdiri atas dua muatan substansi: 1) Profil 22 lembaga anti-korupsi…
Jakarta – Pembahasan RAPBN 2012 untuk sementara dihentikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR hingga waktu yang tidak ditentukan. Keputusan ini dinilai reaksioner. Banggar pun dinilai mengabaikan hajat hidup orang banyak. “Kalau pada akhirnya ngambek tidak mau bahas, maka kita harus gunakan APBN tahun lalu. Padahal pasti kan ada perubahan. Akhirnya rakyat juga yang dirugikan. Ini…
Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…
Penyelesaian kasus bailout Bank Century melalui mekanisme hukum dan politik belum menunjukkan kejelasan bagaimana kasus tersebut bisa diurai lebih jauh secara benar sehingga masyarakat memperoleh manfaat dan kepastian atas kasus besar yang terjadi di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid Kedua ini. KPK yang berupaya menyelesaikan secara hukum masih pada tahap awal penyelidikan dengan memanggil…