Masihkah Perlu Revisi UU Ormas? Tumpang Tindih Kebijakan Pendataan OMS dengan Pemberian Akses Sumber Daya
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
Pengungkapan Skandal E-KTP Buktikan Revisi UU KPK Tak Mendesak
JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berdasarkan keperluan yang mendesak. Pengungkapan skandal korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menunjukkan prestasi KPK dalam memberantas korupsi dalam skala besar. “Saya kira tidak ada urgensi untuk merevisi UU KPK saat ini. KPK sangat efektif…
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot
Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Partai tersebut saat ini tengah berjuang mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komaruddin. Sulit dicerna secara akal sehat, Setya Novanto yang mengundurkan diri, sesaat sebelum divonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akan kembali menjadi Ketua DPR. Imbasnya tidak hanya kepada Golkar, namun…
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Atas Pengusulan Kembali Setya Novanto Sebagai Ketua DPR
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Partai tersebut mengusulkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggantikan Ade Komaruddin. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal…
August: LRWD Special Edition
August 17th is Indonesia’s independence day. In this special month, our current edition tries to address subjects significant to the country in terms of law reform. How the Constitutional Court plays their significant role in the country’s democratisation process seems to be taken for granted by other state institutions. Or the fact that returning to…
Indonesia Darurat Narkoba: Kriminalisasi Tidak Sesuai Komitmen Pemberantasan
Indonesia sudah darurat narkoba; lebih parahnya, sindikat narkoba yang ada di negara ini melibatkan banyak instansi. Haris Azhar—Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang mencoba mengungkapnya malah dituding melakukan penghinaan. Maka itu, para ahli hukum berkumpul untuk memberikan media briefing kepada para wartawan berbagai media. Bertempat di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev,…
Tentang Kami
EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…
Siapa Kami
EnglishBahasa PSHK Establishment of a socially responsible law or towards socially responsible lawmaking is the vision of the Indonesian Center for Law and Policy Studies or commonly referred to as PSHK. Founded in 1998, PSHK is a research and advocacy institution for legal reform, focusing on legislation and justice. In the field of legislation, PSHK…
KONSTRUKSI “KEDAULATAN RAKYAT” DALAM LEGISLASI
GAGASAN KEDAULATAN RAKYAT Suatu gagasan dalam dunia ilmu lahir dalam suatu konteks dan mengalami banyak perkembangan dalam perspektif waktu. Makalah yang membahas mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan harus beranjak pertama kali dari konsep kedaulatan rakyat itu sendiri. Secara prinsip, gagasan mengenai kedaulatan sebagai ‘kekuasaan tertinggi’ seringkali diterima begitu saja Konsep “kedaulatan”…