Usman Hamid, aktivis dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), menjadi tersangka pada September 2009. Berselang tahun, kasusnya belum dihentikan dan status tersangkanya belum dicabut. Haknya untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan telah dilanggar. Theodorus Tekwan Ajat, petani di Kutai Barat, menjadi tersangka pada Agustus 2014. Tiga kali perkaranya dilimpahkan…
Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) tentu saja acuh terhadap rentetan kasus korupsi belakangan yang terjadi di sektor peradilan. KPP menanggapinya dengan mengadakan konferensi pers bertajuk “Bongkar Mafia Peradilan” di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Kasus korupsi di arena yudikatif memang bukan barang baru. Setidaknya, ada 35 kasus yang dilampirkan dalam lembaran siaran pers yang…
Supreme Court and the Judiciary Urgent Reform of Supreme Court’s Supervision and Administration System The Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) arrested a mid-level official of the Indonesian Supreme Court, Andri Tristanto Sutisna, for allegedly being involved in a four-hundred million Rupiah bribe during an operation in Jakarta last month. The bribe was allegedly related…
Dua isu utama yang selalu menjadi cela berulang dalam pemilu, yaitu mahar politik dan politik uang. UU Pilkada memang telah mengatur parpol tidak boleh menerima imbalan apa pun berkaitan pencalonan sesuai Pasal 47, tapi pasal itu masih sekadar formalitas karena tidak ada penindakan dan regulasi yang jelas. Peneliti ICW Almas Sjafrina mencontohkan, dalam catatan ICW,…
“Saya dari siang sudah ada di sini.; pengen naik Monas (Monumen Nasional) karena belum pernah. Trus, dikasih tahu ada acara ini,” interaksi itu terjadi antara dua perempuan yang baru bertemu di stand PSHK di lapangan parkir Monas. Mereka sedang menunggu hasil foto mereka yang sedang dicetak. Sebelumnya, mereka berdiri di bawah tulisan “Menurut gue, jujur…
Ayo, ikut kuis senang-senang untuk tahu seberapa jujur Anda. Kuis ini dibuat dalam rangka pameran Saya Perempuan Anti-Korupsi. Semua pertanyaan dan pilihan jawaban ini dibuat berdasarkan asumsi pada umumnya tanpa melihat keadaan dan pengalaman setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Dan, tentu saja, delapan pertanyaan ini tidak mungkin sebegitu mudahnya menilai kejujuran Anda. Kejujuran adalah milik…
“Permasalahannya belum tentu di regulasinya. Apakah karena kekurangan penyidik? Berarti, jawabannya adalah penambahan sumber daya manusia,” jelas Miko Susanto Ginting menjawab pertanyaan duo penyiar Kanal Kolega. Miko mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti korupsi diundang ke Kanal KPK dengan topik pembicaraan bergerak menolak revisi UU KPK. Ia mengawali wawancaranya dengan menjelaskan bahwa gerakan penolakan tidak sekadar…
Atas nama peraturan dan prosedur, esensi keadilan sering kali terpinggirkan. Ini terlihat misalnya dalam tulisan “Posisi Hukum Penarikan Berkas Novel Baswedan” di Koran Tempo, 15 Februari 2016. Opini tersebut harus ditanggapi agar pandangan publik pembaca tidak tersesat di belantara teks peraturan. Kasus Novel Baswedan bukan kasus kriminal biasa. Ia adalah salah satu kasus penegakan hukum…
TEMPO.CO, Jakarta – Penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi makin meluas. Peneliti hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, memaparkan tiga alasan bahwa UU KPK tak perlu diubah. “Tidak ada politik legislasi yang jelas dalam revisi Undang-Undang KPK,” ujar Bivitri ketika ditemui di PSHK, Kamis, 11 Januari 2016. Pertama, Bivitri menjelaskan bahwa…