Merdeka.com – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kali ini koalisi peduli KPK yang terdiri dari Indonesia Corupption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia (AII), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendatangi KPK guna mencari tahu perkembangan investigasi kasus penyerangan Novel beberapa…
Satu bulan berlalu, polisi belum juga menangkap pelaku di balik peristiwa penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4) Sejumlah LSM anti korupsi antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Amnesty International Indonesia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus…
Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Jakarta – DPR berencana menggulirkan hak angket karena KPK tidak bersedia membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani. Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk intervensi dari DPR terhadap penegakkan hukum. “Upaya Komisi III DPR untuk mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam Haryani adalah intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya itu juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi III…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Miko Susanto Ginting menganggap digulirkannya hak angket untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka rekaman pemeriksaan mantan Anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani, merupakan intervensi terhadap proses penegakan hukum. Upaya tersebut juga bentuk penggiringan proses penegakan hukum ke dalam proses politik. Miko mengatakan, Komisi…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting berpendapat, insiden penyiraman air keras terhadap Penyidik Senior KPK, Novel Baswedan adalah perbuatan yang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Menurutnya, itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Setiap usaha mengganggu penyidik KPK adalah bentuk obstruction of justice (perbuatan menghalangi proses…
Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Hukum Pidana dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan sebagai upaya mengganggu proses hukum. Insiden ini menunjukan adanya perlawanan terhadap agenda pemberantasan korupsi “KPK dan Kepolisian perlu selidiki potensi kaitan antara teror terhadap Novel dengan upaya obstruction of justice sesuai dengan…
Jakarta, GATRAnews – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku serta aktor di balik aksi teror penyiraman air keras ke muka penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. “Kami menuntut pihak kepolisian segera bekerja dengan serius untuk menemukan pelaku serangan keji ini,” tandas Miko Ginting, peneliti dari PSHK…