Rabu, 25 November 2015 | www.detik.com Jakarta – Sidang tilang memang tidak ada habisnya bila diulas. Publik sudah men-judge bahwa peradilan tilang di Indonesia rentan dengan korupsi. Mulai dari menjamurnya calo hingga tidak jelasnya aturan denda bagi pelanggar lalu-lintas. Bicara soal sidang tilang, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Harifin Tumpa, punya analisis tentang mengapa calo…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat Presiden Joko Widodo terkait 8 (delapan) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Seleksi (Capim KPK) yang lolos seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel), pada September 2015 lalu. Kini sudah lewat 2 (dua) bulan sejak surat tersebut diterima, Komisi III DPR RI belum juga melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and propert test) terhadap para Calon Pimpinan KPK. Padahal,…
Memasuki satu tahun periode jabatannya, DPR gagal membuktikan hasil kerja legislasinya. Bukan persoalan jumlah. Namun kinerja selama ini tidak memberikan bukti nyata bidang legislasi. Menilai kinerja legislasi tidak bisa semata dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat. Kualitas menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, dalih mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi…
Satu Tahun Jokowi dan Masa Depan KPK Sudah genap 1 (satu) minggu sejak Kabinet Kerja Jokowi-JK berumur 1 (satu) tahun, dan dalam masa satu tahun tersebut, belum banyak perubahan yang terjadi dalam konteks pemberantasan korupsi, terutama penyelamatan KPK. Ada 5 (lima) hal yang perlu diperhatikan terkait penyelamatan KPK yang menjadi catatan penting menurut Indonesia Corruption…
House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period New Regulation to Guarantee to Fulfill Rights of People with Disabilities The Selection of KPK’s Chair Leaves Doubts Legislation House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period On August 16th, the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) entered their first period for 2015-2016. However, their…
Desakan agar sidang Judicial Review di Mahkamah Agung (MA) dilakukan terbuka kembali muncul. Kali ini desakan datang dari beberapa pekerja yang sedang mengajukan Judicial Review Perda Propinsi Jawa Barat No. 6/2014 tentang Ketenagakerjaan. Tak puas dengan prosedur Judicial Review di MA. Mereka mengajukan Judicial Review UU MA ke Mahkamah Konstitusi (MK). Inti tuntutan mereka agar…
Public Involvement in Selecting New Anti-Graft Commisioners The Health Security System Disagrees With Sharia Law: Indonesia Ulema Council Justice for Mary Jane Veloso Anti Corruption Public Involvement in Selecting New Anti-Graft Commisioners The selection to find new figures for new members Corruption Eradication Commission’s (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) commissioners is should not be considered as Selection…
Political dynasty should not restricted by violating citizens’ political rights Criminalization of Judicial Commission Commissioner Again, Lawyers Allegedly As Perpetrators Involved in Latest Corruption Cases Constitutional Court Political dynasty should not restricted by violating citizens’ political rights The Constitutional Court annulled the Local Election Law’s provision that prohibits incumbent’s relatives to run into regional…
Memasuki masa sidang kedua, rakyat kembali terkejut ketika DPR menyetujui calon Kapolri Budi Gunawan (BG) yang diajukan Presiden meski dua hari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan BG sebagai tersangka kasus korupsi. Bagaimana mungkin DPR menyetujui calon Kapolri yang sudah jelas statusnya secara hukum dan dipertanyakan oleh rakyat?