Mengadili Isi Kepala Pegawai KPK

Peradilan atas isi kepala pasti keji dan penuh stigma. Mulai dari yang mendakwa, yang membela diri, sampai yang menghakimi, pasti kesulitan dalam pembuktian. Tak seorangpun boleh dihukum karena isi pikiran apalagi wawasannya. Kalau isi pikiran bisa dihukum, niscaya kita semua akan jadi kriminal. Para pemikir hukum umumnya sepakat untuk tidak membenarkan penghukuman atas pikiran, walaupun…

Perlu Penertiban Tambang Emas Ilegal di Sumbar Pasca Jatuh Korban Jiwa Berkali-kali

Sejak beberapa tahun silam, Daerah Aliran Sungai Batanghari yang berada di Provinsi Sumatera Barat dikeruk secara ilegal demi kandungan emas yang terdapat di dalamnya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sesaat sebelum Idul Fitri tambang emas yang berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, datang menghadirkan petaka. Puluhan orang petambang tertimbun longsor di Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten…

Pelatihan penelitian online untuk Organisasi Penyandang Disabilitas dari Indonesia

Alumni program pelatihan kepemimpinan Australia Award yang difasilitasi Pusat Asia Tenggarah Sydney (Sydney Southeast Asia Centre, SSEAC) dari Universitas Sydney diundang berpartisipasi dalam program pelatihan penelitian online yang intensif. Jumlah peserta dibatasi hanya 16 orang, jadi pastikan ajukan aplikasi Anda lebih awal! Selama lima minggu, Anda akan mempelajari keterampilan penelitian yang dapat digunakan untuk memperkuat…

Urgensi mewujudkan Badan Riset Nasional (BRIN) – impian lama koordinasi riset yang nasibnya terkatung-katung

Kemelut pembentukan Badan Riset Nasional (BRIN) – lembaga yang direncanakan akan mengkoordinasi pelaksanaan riset di Indonesia – kembali hangat diperbincangkan. Keberadaaan BRIN diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Meski ada wacana kuat dari pemerintah untuk menjadikannya lembaga otonom – yang juga ditandai dengan keputusan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Menggali Masukan Akademisi atas Implementasi Penyelesaian Sengketa secara Daring

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Indonesia (GIZ) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian terkait peluang pembentukan penyelesaian sengketa secara daring atau online dispute resolution (ODR) di Indonesia pada Rabu (7/4/2021). Kajian ini disusun untuk merespon komitmen regional dalam perlindungan konsumen yang…

Diskusi Kelompok Terpumpun: Tantangan atas Implementasi Penyelesaian Sengketa secara Daring

Dengan maraknya keberadaan e-commerce, kegiatan transaksi menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan secara lintas batas melalui komputer ataupun ponsel. Berdasarkan data dari Google Temasek pada 2019, peningkatan transaksi mencapai lebih dari tujuh kali dari nilai transaksi pada 2015, yaitu dengan nominal awal $5,5 miliar menjadi nilai $38 miliar. Khusus Indonesia, Global Web Index mencatat bahwa…

PSHK Nilai dengan Belum Bahas Prolegnas, DPR Belum Ada Pekerjaan Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) menilai, dengan menunda Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 sama dengan DPR menunda pekerjaan. Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, prolegnas bukan sekedar daftar berisi rancangan undang-undang (RUU) prioritas tahun depan. Lebih dari itu, Fajri menyebut bahwa prolegnas merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pegangan kinerja DPR di tahun ini. “Jadi…

Ancaman Demokrasi dari Somasi Gubernur Kalimantan Selatan

Di tengah bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan, kuasa hukum Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengeluarkan somasi atas unggahan foto ataupun video yang berhubungan dengan banjir tersebut. Dia mengancam akan melaporkan setiap perbuatan yang menyudutkan kliennya ke polisi menggunakan pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Somasi itu mendapat respons dari banyak…

Peluncuran Lexikan.id: Kebijakan Sektor Perikanan Harus Berbasis Bukti dan Sains

  Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan signifikansi ekonomi yang penting bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25–65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO). Mengingat hal tersebut, serta adanya penangkapan…