Terlepas dari sikap hati-hati yang dipenuhi hakim, kekeliruan atau kesalahan tetap dapat terjadi, dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas kesalahan tersebut harus tetap dibuka. Prinsip finalitas terefleksikan dengan baik oleh maksim litis finiri oportet. Bahwa proses yudisial harus mencapai titik akhir, dan putusan pengadilan harus dilindungi untuk tidak diuji kembali oleh lembaga peradilan yang sama…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai peran Komisi Yudisial masih pasif dalam melakukan seleksi calon hakim agung. Selama ini, kata Miko, lembaga pemantau hakim itu dianggap tidak pernah menjaring hakim agung yang potensial hingga ke berbagai daerah. “Kami meminta Komisi Yudisial tidak hanya pasif menerima lamaran calon hakim…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Kebijakan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz menuturkan, untuk jangka panjang, banyak hal yang perlu diatur terkait moda transportasi online. Pertama, kata Aziz, karena mengunakan aplikasi internet, maka melibatkan transaksi e-commerce. Penting bagi perusahaan taksi online untuk membentuk suatu badan hukum sehingga pengemudi dan konsumen dapat terlindungi.…
Beberapa waktu lalu, negeri ini digaduhkan oleh kontroversi pembangunan kereta cepat (high-speed train) jurusan Jakarta-Bandung. Kegaduhan ini bermula pasca ground breaking yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Walini, Bandung Barat. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak menghadiri acara ground breaking tersebut. Padahal, kementerian yang dipimpin Jonan merupakan regulator perkeretaapian di Indonesia. Dari sinilah kontroversi…
JAKARTA, Kompas.com – Kericuhan yang terjadi saat rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016) lalu, mendapat kritik pedas dari berbagai pihak. Pasalnya, mereka meributkan soal pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun yang sebenarnya tidak berpengauh pada peningkatan kinerja DPD. Pengamat hukum tata negara dari Pusat…
Human Rights President’s Weak Commitment on Fulfilling Rights of Persons with Disabilities The Government and House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) have been discussing the Bill on Persons with Disabilities. The bill, which is initiated by the House, would replace Law No. 4 Year 1997 by adopting provisions of the Convention on the Rights of…
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengkritik pernyataan ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Irman Gusman terkait pemangkasan masa jabatan Pimpinan DPD. Menurut Bivitri, sebenarnya pemangkasan masa pimpinan Dewan Perwakilan Daerah tidak diatur dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah…
Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari utang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Belum lagi keluhan terhadap praktik hukum acara perdata membuat masyarakat enggan…
Buku, poster, dan brosur terkait dengan Gugatan Sederhana, Standarisasi Pengelolaan Perkara Tilang, dan Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan merupakan rangkaian yang disediakan PSHK untuk diberikan kepada peserta seminar ini. Seminar bertajuk “Peran Peradilan dalam Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia” merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Agung (MA) dan Federal Court of Australia (FCA). PSHK tidak…