Prioritas yang perlu dilakukan adalah menyiapkan aturan teknis yang jelas untuk menerapkan ketentuan dalam UU Pemerintahan Daerah dan penyiapan kapasitas termasuk struktur dalam Kementerian Dalam Negeri serta organisasi pemerintahan di tiap-tiap provinsi untuk menjalankan fungsi pengawasan ini. Pemerintah menargetkan pembatalan sebanyak 3000 peraturan daerah (perda) sampai dengan Juni 2016. Sebelumnya pada pertengahan April 2016, Kementerian…
Jika kita menyebut kata arbitrase, maka sudah pasti istilah yang satu ini merujuk kepada forum penyelesaian sebuah sengketa di luar mekanisme lembaga peradilan. Iya, arbitrase adalah salah satu mekanisme selain konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Lengkapnya soal mekanisme tersebut silahkan membuka dan membaca sendiri UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altenatif…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual bukan pilihan yang tepat. Selain dinilai melanggar hak asasi manusia, pengaturan sanksi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai tak sesuai dengan prinsip demokrasi. “Perppu yang akan mengatur tentang sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual…
Usman Hamid, aktivis dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tidak Kekerasan (Kontras), menjadi tersangka pada September 2009. Berselang tahun, kasusnya belum dihentikan dan status tersangkanya belum dicabut. Haknya untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan telah dilanggar. Theodorus Tekwan Ajat, petani di Kutai Barat, menjadi tersangka pada Agustus 2014. Tiga kali perkaranya dilimpahkan…
Legal Policy Online-Based Transportation Still Needs Specific Regulation Disappointed to the Minister of Communication and Informatics’ policy that let online application-based transportation remain operational, many groups of taxi drivers did a mass strike, which lasted with riot, on several Jakarta’s main roads, last March. Responded to the recent situation, the government then allowing the online-based…
Diam-diam dan secara mengejutkan Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan mengenai transportasi onlineatau transportasi berbasis aplikasi melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. PM 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan yang dirilis pada 20 April 2016 lalu ternyata telah ditetapkan pada 28 Maret 2016 dan diundangkan pada 1 April 2016. Peraturan…
“Kami telah gencar menyebarkan informasi mengenai gugatan sederhana, namun sampai sekarang masih belum ada gugatan sederhana yang didaftarkan,” ujar Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nurhakim. Ungkapan itu disampaikan pada salah satu sesi kegiatan “Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Badilum) pada 27—29 April 2016…
Perdebatan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi berakhir anti klimaks setelah kurang lebih enam bulan sejak usulan revisi tersebut digulirkan pada Oktober 2015. Presiden dan DPR akhirnya mengambil keputusan menunda pembahasan revisi UU KPK. Keputusan ini problematik karena menandakan kegagalan Presiden dan DPR untuk melihat politik legislasi nasional anti korupsi secara menyeluruh dan utuh. Pada level…
Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental [i] Bivitri Susanti [ii] 1. PENDAHULUAN Makalah ini saya sampaikan untuk memberikan pendapat mengenai Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,…