Terik matahari tengah berada di puncaknya ketika tim peneliti Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian & Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menyusuri jalan-jalan kecil untuk menemui Musa Sanjaya, pengguna pertama mekanisme gugatan sederhana di Surabaya. Bermodalkan alamat yang didapat dari petugas pengadilan, Mulki Shader (peneliti PSHK) dan Liza Farihah (peneliti LeIP)…
“Dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, kemampuan dan skill saya sebagai mediator sangat diuji. Ini melebihi ketika memeriksa perkara perdata biasa.” Itulah ungkapan salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Jember ketika menceritakan pengalamannya menangani perkara gugatan sederhana. Berbeda dengan penyelesaian perdata biasa, Hakim dalam gugatan sederhana dituntut aktif dalam memberikan keterangan yang berimbang kepada Para Pihak.…
Temuan Masyarakat sepertinya tidak akan lagi leluasa melewati lobi Gedung Nusantara I dan Gedung DPD. Begitu pula mengawasi secara langsung dan kasat mata kinerja maupun pilihan politik anggota DPR/DPD dalam ruang-ruang pengambilan keputusan tidak makin mudah. Melalui pemberlakuan zona tertentu, pergerakan di dua area tersebut yang selama ini cukup bebas dan sering dimanfaatkan untuk berinteraksi…
JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Miko Ginting menilai bahwa wacana tentang biaya sosial bagi terpidana korupsi yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan DPR. Sebab, wacana tersebut bisa menjadi langkah konkret dalam menindak korupsi. Selain itu, kata Miko, hingga kini belum ada aturan yang ada selama ini…
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan. Sekarang, tinggal bagaimana kita memastikan UU itu bisa diterapkan dengan baik. Salah satunya, kita perlu meninggalkan istilah “cacat” yang selama ini biasa digunakan dan menggantinya dengan “disabilitas”. Jika istilah “cacat” langsung menganggap orang yang anggota tubuhnya tidak lengkap sebagai orang yang tidak normal atau memiliki…
Dr. Syarifuddin, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditunjuk sebagai Ketua Pokja Tilang, membuka rapat pokja tilang untuk pertama kalinya pada Selasa, 6 September 2016 di Hotel Aryaduta, Jakarta. Perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara tilang semakin besar setelah dipublikasikannya hasil penelitian yang dibuat oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Badan…
Pembiayaan Pembiayaan mega proyek ini sebagian besar akan berasal dari Exim Bank of China. Jumlah porsi pembiayaan yang akan digelontorkan adalah 85% dari total nilai proyek. Dari mana sisa pembiayaan tadi, sudah pasti akan dibagi dua porsi antara Indonesia dan Malaysia. Terhadap apa porsi kedua pemerintah bisa digelontorkan? Belum ada data jelas soal ini. Namun,…
Pernah dengar rencana pembangunan Jembatan Selat Malaka? Atau, pernah dengar soal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda? Ketimbang Jembatan Selat Malaka (disingkat JSM), Jembatan Selat Sunda (JSS) lebih banyak terekspos secara publik. Meski begitu, JSM pernah juga terekspos, setidaknya hingga tahun 2014. Sementara itu, eksposur informasi JSS terakhir muncul ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menghentikan proyek…
Berdasarkan survei dalam jajak pendapat Tempo tentang efektivitas menaikkan cukai rokok untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia, disebutkan bahwa dari total 1.341 responden, terdapat 797 orang (59,4%) yang mengatakan setuju bahwa kenaikan cukai rokok mampu mengurangi jumlah perokok di Indonesia, sedangkan 529 orang (39,4%) mengatakan sebaliknya. (Majalah Berita Mingguan Tempo, 5-11 September 2016) Adanya hasil survei tersebut…