Diskusi tentang peran dan efektivitas komisi negara kembali mencuat, sebagai respons atas pemberitaan mengenai kenaikan honorarium Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Tentu, diskusi soal ini menjadi menarik bukan sekadar tentang besaran jumlah honorarium yang bisa menjadi relatif buat sebagian orang. Soal relevansi, peran, dan efaktivitas dari berbagai komisi…
Pemerintah mengawasi perda retribusi daerah, pajak daerah, APBD dan tata ruang. Perda di luar jenis tersebut, sebaiknya menjadi wewenang MA untuk menguji melalui permohonan judicial review. Selain itu, penunjukan unit khusus untuk melakukan pengawasan perda di tingkat pemerintah dan pemerintah provinsi juga perlu dilakukan untuk mengefektifkan implementasi pengawasan perda secara berjenjang. MA perlu membenahi hukum…
Pernyataan hak penguasaan negara atas sumber daya alam dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menandakan dua pernyataan politik penting terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Pertama, bahwa negara memiliki peran luas di dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kedua, kedaulatan negara terhadap kekayaan sumber daya. Keduanya sejatinya adalah litmus test (pernyataan uji) untuk menilai kesesuaian…
Ben Rattray—pendiri change.org, Anies Baswedan—Presiden Universitas Paramadina, dan Usman Hamid—Direktur Kampanye change.org Indonesia menjadi pembicara dalam diskusi tentang “Social Media & the Future of Social Movement” pada 3 Desember 2012 di IJSL. Acara itu terlaksana berkat kerja sama IJSL, PSHK, dan change.org. Dalam diskusi yang berjalan menarik itu, Ben mengatakan social media dapat dimanfaatkan sebagai…
Anggota Parlemen Myanmar berkunjung ke PSHK pada 14 Desember 2012. Anggota Parlemen yang berkunjung ke PSHK berjumlah 12 orang yang berasal dari partai yang berbeda-beda. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh Ronald Rofiandri. Dalam kunjungan itu, Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, menjelaskan sejarah PSHK secara singkat. Selain itu, Eryanto juga memaparkan reformasi hukum dan penegakan…
Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…
Sebagai sebuah parameter ideal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Socially Responsible Law Making juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menilai kualitas (proses dan substansi) suatu peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peraturan tersebut baik atau buruk.