Jakarta – Sejumlah tokoh masyarakat berkumpul untuk menyatakan sikap menyusul aksi teror di Jl MH Thamrin kemarin, Kamis (14/1). Para tokoh menyerukan agar masyarakat tak takut dengan segala aksi teror. Mengatasnamakan Koalisi Warga Lawan Terorisme, disampaikan pernyataan sikap atas tindakan teror yang terjadi kemarin. Acara ini dilaksanakan di kantor Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…
Keuangan atau pasar modal syariah merupakan diantara ujung tombak perekonomian yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Pertama kali muncul pada 1991 melalui kehadiran Bank Muamalat yang diikuti oleh munculnya produk reksa dana syariah pada tahun 1997 oleh PT Danareksa Investment Management, keuangan atau pasar modal syariah menjadi andalan sektor jasa keuangan disamping…
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan bahwa wacana kocok ulang pimpinan DPR akan menemui kendala pada panjangnya proses revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Mengingat KMP dan KIH masih ada sampai sekarang. “Kendalanya, akan berada di internal mereka sendiri. Akan kesulitan disana dengan peta koalisi yang masih…
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri menilai Fraksi Golkar harus memberikan sanksi atas kesalahan yang dilakukan Novanto. Ia mengatakan sudah sepatutnya Fraksi Partai Golkar melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) kepada yang bersangkutan. “Partai tidak boleh menjadi pelindung orang yang melakukan skandal atau pelanggaran etika,” ujar Ronald di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (22/12).…
Jakarta, HanTer – Wakil Ketua Komisi V DPR,Yudi Widiana Adia menyambut baik rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang U No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Sebab, katanya, revisi UU LLAJ ini untuk memberikan kepastian hukum bagi gojek, grabbike dan transportasi umum berbasis aplikasi lainnya. “Ada kekosongan aturan soal goJek, grabbike dan kendaraan umum…
“Pemerintah Harus Perkuat Kerangka Hukum Ekonomi Kreatif” Munculnya surat yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Kapolri perihal kendaraan pribadi (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran telah menimbulkan polemik. Meskipun surat itu telah dicabut setelah adanya desakan masyarakat, persoalan belum sepenuhnya selesai.…
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi memprotes keras masuknya revisi UU KPK ke dalam prolegnas. Koalisi juga mengkritik Taufiequrrachman Ruki selaku Plt Ketua KPK yang turut mendukung dilakukannya revisi. Koalisi yang terdiri ICW, YLBHI dan PSHK itu lantas mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.45 WIB, Rabu (16/12/2015).…
Institusi penegak hukum dapat bergerak tanpa menunggu hasil proses etik di MKD Persidangan tertutup dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto atau lebih dikenal ‘papa minta saham’ mendapat penilaian negatif. Soalnya harapan publik agar persidangan dapat terbuka ternyata kandas. Persidangan tertutup MKD itu dinilai meragukan.…
Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, M. Nur Sholikin menuturkan, perkara tilang menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN). Dari total lebih dari tiga juta perkara pidana yang ditangani PN, perkara tilang mencapai lebih dari 96 persen. Maka dari itu,…