On 15 – 17 May 2017, PSHK as ARK secretariat along with other working group members supported by Knowledge Sector Indonesia held a series of activities in Yogyakarta. The series is part of ARK working program implementation in the launching of ARK policy research that will be conducted in late 2017. There are several activities…
On 30 May 2017, PSHK and SurveyMeter as part of ARK Working Group held Focus Group Discussion to confirm research finding related to problems that often encounter by researchers in accessing data from government institutions. The research itself aim to solve challenges faced by researchers in obtaining data from government institutions, especially in regulations that…
Pada 30 Mei 2017, PSHK dan SurveyMeter yang tergabung dalam Pokja Advokasi Data mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan peserta dari berbagai instansi pemerintah, antara lain Komisi Informasi DKI Jakarta, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga Kementerian Keuangan. Tujuan penyelenggaraan FGD ini adalah mengkonfirmasi temuan FGD…
Morbi eu enim ac risus varius porta ac nec dui. Praesent eleifend, ipsum et bibendum lobortis, ex nulla laoreet!
Bimo Prasetio, seorang advokat, mengungkapkan bahwa keharusan para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam persidangan perkara gugatan sederhana cukup efektif. Bimo sebagai pimpinan salah satu kantor konsultan hukum di Jakarta Selatan memiliki sengketa yang nilainya terhitung kecil untuk skala Jakarta. Mengetahui Mahkamah Agung mengeluarkan pengaturan baru, yakni gugatan sederhana, Bimo mencoba mendaftarkan perkaranya di Pengadilan…
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performance-Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Ketersediaan data kinerja lembaga, termasuk di dalamnya berupa statistik, menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran lembaga yang bersangkutan dalam rangka pembangunan nasional. Apalagi, setiap…
Sejak diterbitkannya Buku Statistik Penegakan Hukum 2007 dan 2008 pada 2010 lalu, belum diketahui bagaimana pengaruh atau dampak penerbitan buku itu dalam mendorong pemanfaatan data statistik oleh lembaga penegakan hukum dalam pengambilan kebijakan yang berbasis evidence dan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pemanfaatannya.
Prof. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., 84 Tahun, salah seorang tokoh hukum tata negara Indonesia, telah wafat pada hari Selasa, 12 Agustus 2014. Selama perjalanan hidupnya, Prof. Harun adalah seorang yang mengabdikan dirinya kepada profesi keilmuan hukum, utamanya bidang hukum tata negara. Ia merupakan murid langsung, bersama-sama Prof. Ismail Sunny dan Prof. Padmo Wahjono, dari…
DPR resmi membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 melalui Rapat Paripurna 5 Maret 2024. Masa Persidangan IV ini akan diselenggarakan dalam satu bulan ke depan, sampai 4 April 2024. Setelahnya DPR akan kembali menjalani masa reses sampai 13 Mei 2024. Masa persidangan ini menjadi lebih dinamis karena menjadi masa persidangan yang pertama setelah pemungutan…