Aspek keadilan sering dilupakan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia

Blog

Pembuat kebijakan ketika merancang kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan tidak hanya kepentingan bisnis, tapi juga dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat. Namun praktiknya, pemerintah membuat hukum dan kebijakan yang memudahkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan ongkos sosial yang ditanggung masyarakat setempat. Mengutip dari pidato Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada upacara Peringatan Hari Kemerdekaan lalu, sebanyak 477…

Inayah Assegaf

Peneliti

Inayah Assegaf Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2000) Inayah Assegaf ada di garda depan dalam pembentukan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sejak 2011. Ia terlibat dalam seluruh proses, mulai dari pendaftaran sekolah, penyusunan kurikulum, hingga kelancaran berjalannya aktivitas akademik. Itulah perannya sebagai wakil ketua sekaligus pengajar sistem hukum Indonesia di STH Indonesia Jentera.Menilik…

Fachri

Staf Media

Fachri Fachri bergabung dengan PSHK sejak 2007. Awalnya, ia berkontribusi dalam program Kajian dan Advokasi Rancangan Undang-Undang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selama dua tahun, ia berperan sebagai data center dan mengelola data website dan juga tetap menjalankan aktvitasnya sebagai mahasiswa teknik informatika. Kemudian, Fachri pun memantapkan diri untuk terus bergabung dengan…

Perlu Komitmen Kuat untuk Reformasi Penyederhaan Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Seharusnya penyederhaan regulasi yang dilakukan DPR dan pemerintah melihat secara luas peta regulasi di berbagai sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui praktik pembuatan peraturan perundang-undang masih belum efektif dan optimal. Sebab, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum harmoni, tumpang tindih, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, DPR memandang perlu reformasi penyederhanaan regulasi…

Giri Ahmad Taufik

Peneliti

Giri Ahmad Taufik PhD Candidate – Griffith University (saat ini) Magister of Laws – Melbourne University (2010) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (2005) Giri, dia biasa dipanggil, terlibat dalam berbagai judul penelitian dan advokasi sejak bergabung di PSHK pada 2010. Penelitian pertamanya adalah “Catatan Kinerja DPR Tahun 2010” yang merupakan penelitian reguler PSHK…

Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement

Aktivitas

Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…

Agus Ahmad Amin

IT Support

Agus Ahmad Amin Sarjana Teknik Elektro – Universitas 17 Agustus 1945 (2002) Setelah lulus kuliah di Surabaya, pria yang akrab disapa Amin ini hijrah ke Jakarta untuk mencari kerja. Sebelum bergabung dengan PSHK pada 2003, ia sudah berpengalaman kerja di suatu LSM di bidang sumber daya alam karena latar belakangnya yang aktif di bidang organisasi lingkungan.…

Amad Subur

Staf Umum

Amad Subur SMK Otomotif – SMK Karya Guna 1, Bekasi (2008) Ia adalah orang pertama yang akan terlihat ketika masuk ke ruangan PSHK. Ia bisa jadi juga menerima telepon yang dilayangkan kepada PSHK sejak 2015. Ia juga biasa disebut dengan juru kunci karena sering datang paling awal dan kadang juga pulang paling akhir. Namanya Amad…

Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia

Aktivitas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly dalam Seminar Pembangunan Hukum di Jakarta pada Oktober 2017 menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah. Kualitas regulasi yang rendah tersebut ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Kualitas regulasi…