Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…
Penataan kota akhir-akhir ini telah menjadi salah satu fokus banyak kepala daerah. Salah satu kebijakan penaatan kota yang dijalankan adalah penataan perkampungan urban yang identik dengan kekumuhan, kepadatan, perusakan lingkungan dan penyakit. Hal ini tampaknya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, setelah berbagai program penataan taman-taman kota, Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung.…
Selain pelaku, pelanggaran HAM berat pada masa lalu harus diselesaikan dengan menagih pertanggungjawaban negara. Semakin hari, hal itu semakin penting dan mendesak mengingat kecenderungan negara menghindar dari pertanggungjawabannya. Negara (dalam hal ini penyelenggaraan negara secara kolektif) adalah salah satu aktor yang bertanggung jawab dalam pelanggaran HAM yang berat pada masa lalu. Pelanggaran HAM mengandung karakteristik…
Pembuatan Kartu Tanda Disabilitas (KTD) diamanatkan kepada Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas) yang disahkan pada April 2016. Pro dan kontra pun terlihat dari tanggapan masyarakat atas kebijakan itu, khususnya para disabilitas sendiri. Sebagian orang setuju dengan kebijakan itu karena dapat mempermudah akses program-program bagi disabilitas, termasuk fasilitas yang…
Pada tanggal 4 Desember 2016 Badan Perfilman Indonesia (BPI) membentuk mengadakan rangkaian kegiatan untuk persiapan rapat parisarna BPI di Hotel Mercure Bikini . Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai melalui Rapat Paripurna BPI 2017 adalah memperkuat organisasi, program, dan representasi Unsur BPI guna mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perfilman (UU No. 33 Tahun 2009…
Prof. Simon Butt—profesor hukum tata negara dari University of Sydney yang sebagian besar penelitian dan spesialisasinya merupakan hukum tata negara Indonesia—banyak menjelaskan perbandingan hukum tata negara di Indonesia dengan Australia dalam menyikapi konteks hak tersirat dalam konstitusi negara masing-masing. Ia menyampaikan materi itu pada Internasional Lecture bertema “Implied Rights and Conditional Constitutionalty” yang diadakan STH…
Finalisasi draf Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas atau yang biasa disebut dengan Tilang telah selesai dilaksanakan pada Kamis, 17 November 2016 di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rapat finalisasi yang dilakukan pokja tilang itu dihadiri langsung oleh Ketua Pokja Tilang, Dr. Syarifuddin; Wakil Ketua Pokja Tilang, Andi Samsan Nganroe,…
Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Partai tersebut saat ini tengah berjuang mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR untuk menggantikan Ade Komaruddin. Sulit dicerna secara akal sehat, Setya Novanto yang mengundurkan diri, sesaat sebelum divonis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), akan kembali menjadi Ketua DPR. Imbasnya tidak hanya kepada Golkar, namun…
Setya Novanto (kembali) Menjadi Ketua DPR, Moralitas dan Wibawa DPR Terancam Merosot Kabar mengejutkan datang dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Partai tersebut mengusulkan kembali Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggantikan Ade Komaruddin. Terdapat dua alasan yang melatarbelakangi usulan tersebut. Pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal…