Menakar Tantangan dalam Prolegnas 5 Tahun ke Depan

Reformasi Regulasi

Tiga masalah besar menjadi beban legislasi. Perlu mengefektfikan pelaksanaan fungsi legislasi ke depannya dengan beberapa upaya, seperti menyaring RUU priotas tahunan dengan mengesampingkan materi yang tidak seharusnya diatur dalam undang-undang. DPR dan pemerintah sepakat mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2019-2024 sebanyak 248 Rancangan Undang-Undang (RUU). Begitu pula penyusunan daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebanyak…

Diragukan, DPR dan Pemerintah Mampu Rampungkan 50 RUU

Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas…

DPR dan Pemerintah Diyakini Cuma Mampu Sahkan 11 RUU Setahun

Reformasi Regulasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) pesimistis Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah bisa merampungkan 50 Rancangan Undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. PSHK mencatat, pada periode 2014-2019 DPR dan pemerintah paling banter hanya bisa merampungkan 11 RUU dalam satu tahun. “Kemampuan DPR dan pemerintah maksimal sebelas per tahun,” kata Direktur Advokasi dan…

PSHK Usulkan Badan Regulasi Sebelum Jokowi Ajukan Omnibus Law

Reformasi Regulasi

TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menyatakan Presiden Jokowi mestinya membentuk Badan Regulasi Nasional sebelum mengajukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ke DPR. Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi, RUU Omnibus Law yang bersifat multisektor untuk menyederhanakan birokrasi, Maka memerlukan birokrasi yang tidak sektoral. “Birokrasinya harus siap dulu,” kata Fajri di kantornya pada Kamis, 19 Desember 2019. Pembentukan Badan Regulasi…

3 cara mendesain ulang Prolegnas agar lebih efektif

Blog, Reformasi Regulasi

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sedang menyusun program legislasi nasional (prolegnas) untuk lima tahun ke depan. Prolegnas merupakan daftar rancangan undang-undang (UU) yang ditargetkan akan disahkan dalam lima tahun ke depan. Pada tahap awal pembahasan, ada 50 RUU prioritas yang baru-baru ini disetujui untuk tahun depan dan 248 RUU selama satu periode DPR. DPR menargetkan penyusunan Prolegnas disahkan sebelum…

Yang terlupakan dalam revisi UU pembentukan peraturan perundang-undangan

Berita Reformasi Regulasi, Blog

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu mengesahkan revisi terhadap Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). UU ini mengatur perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan, misalnya UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan President, dan Peraturan Daerah. Namun, terdapat beberapa masalah yang tertinggal dalam revisi UU tersebut. Revisi tersebut belum menyelesaikan masalah terkait penyelarasan peraturan terutama di tingkat daerah, partisipasi…

Susun Omnibus Law, Pemerintah dan Legislator Diminta Libatkan Publik

Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ( PSHK) Nur Sholikin mendorong pemerintah dan legislator untuk melibatkan masyarakat luas dalam pembentukan undang-undang omnibus law. Ia mengingatkan supaya para pemangku kepentingan diikutsertakan dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. “Melibatkan para pemangku kepentingan serta kelompok-kelompok terdampak dalam setiap tahap pembentukan undang-undang dan tidak melakukan pembahasan secara…

Menyusun Omnibus Law, Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat

Siaran Pers

Jakarta. (26/11/2019). Agenda reformasi regulasi di Indonesia sudah mendesak. Jumlah regulasi yang terus bertambah secara signifikan diperburuk oleh substansi yang saling bertentangan. Salah satu penyebabnya, berbagai regulasi cenderung dibentuk secara sektoral melalui prosedur yang minim partisipasi masyarakat dan lemah dalam koordinasi antar-kementerian/lembaga. Dari aspek proses, semakin terlihat kebutuhan pembenahan tata kelola regulasi mulai dari tahap…