Supreme Court Court Extends Application of Civil Wrongdoing to Government Officials The Supreme Court (MA) penalized the Corruption Eradication Commission (Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) to pay 100 million Rupiah for their wrong doing related to the confiscation process of Syarifuddin Umar, former judge, who was convicted for bribery. The decision has two significant implications. First,…
Dokumen visi-misi dan program mencerminkan indikasi keberpihakan dan prioritas kebijakan masing-masing pasangan. Penelahaan visi-misi bermanfaat bagi pemilih, sekaligus alat menguji realisasi janji politik tersebut nantinya dalam rencana kerja pemerintahan.
Legal Discourse The Harrowing Realities of Being in Police Custody Azwar, a suspect of the Jakarta International School (JIS) sexual harassment case was found dead in the Metro Jaya Regional Police toilet on 26 April 2014. During the inspection, Azwar asked permission to go to the toilet and five minutes later he was found lifeless.…
CSO Initiatives PSHK Public Discussion: Applying Convention on the Rights of Persons with Disabilities Principles in the Bill on Persons with Disabilities Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) held a public discussion entitled “Applying Principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) in the Bill on Persons with Disabilities in…
JAKARTA, 20 Desember 2013 — Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat mengajukan permohonan pengujian terhadap sebelas pasal bermasalah dalam Undang-‐undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para pemohon pengujian yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi per 20 Desember 2013 tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW),…
Legal Community Indonesian Bar Association (PERADI) Enacts New Regulation for Foreign Advocates in Indonesia Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia / the Indonesian Bar Association) as one of Indonesia’s most prominent bar associations has just passed a new regulation for the practices of foreign lawyers in Indonesia. The Peradi Chairman Decree No. KEP.2010/PERADI/DPN.XII/2013 on Requirements and Procedural…
JAKARTA, 27 Januari 2014 – Para Pemohon pengujian UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) hadiri Sidang Perdana Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Adapun para pemohon tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia…
Kami, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP), mendesak Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan Rancangan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada periode DPR ini (2009-2014) sekaligus mendorong agar pembahasan dilakukan pada periode DPR mendatang (2014-2019). Perlu ditegaskan, sikap kami pada awalnya adalah mendorong pembahasan Rancangan KUHAP…
Peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini lebih mudah diakses dengan dukungan perkembangan teknologi informasi. Dengan mudah, kita menemukan kompilasi peraturan perundang-undangan ketika “berkunjung” ke situs pemerintah dan lembaga negara lain. Peraturan perundang-undangan seolah menjadi menu wajib yang harus ditampilkan dalam situs-situs pemerintah dan lembaga lain, walaupun belum lengkap menampilkan semua peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, publikasi…