Pemerintah Perlu Menata Ulang Lembaga yang Mengurus Perundang-undangan

Aktivitas

Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui perlu dikembangkan lebih luas. Hal ini untuk mendorong perbaikan sistem perundang-undangan Indonesia yang masih menyimpan banyak permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK dalam acara Diskusi Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk…

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor Pengetahuan

Aktivitas

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba (tax exemption) dan pengurangan pajak bagi donatur (tax deduction). Tax exemption berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi…

Pemerintah Perlu Membuat Pengaduan Perda Bermasalah

Aktivitas, Berita

Pemerintah perlu membuat mekanisme complaint handling untuk mengidentifikasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bermasalah. Complaint handling ini perlu dilakukan merespon dibatalkannya kewenangan pemerintah dalam membatalkan peraturan daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. I Made Suwandi, mantan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dalam diskusi ahli…

Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH

Tak Berkategori

Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…

Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH

Aktivitas

Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…

Tanpa HAM tidak ada legitimasi melawan terorisme di Indonesia

Blog

Rentetan peristiwa terorisme belakangan membuka kembali perbincangan yang sama sekali tidak baru. Namun, ini kerap muncul ketika peristiwa terorisme meluap. Dengan nada “marah”, banyak kalangan menuding hak asasi manusia (HAM) tak relevan diperbincangkan pada kasus terorisme. Tidak hanya isu soal agama dan komunisme, isu HAM pun kerapkali kesannya menjadi komoditas politik. Kita dapat mengunjungi kembali…

Reformasi Rutan serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Blog

Insiden berdarah di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba di Markas Komando Brimob merupakan sebuah gejala bahwa pengelolaan institusi pemasyarakatan Indonesia masih penuh dengan persoalan. Dari kacamata penyebab, seharusnya premis tunggal dalam insiden itu disingkirkan.  Persoalan ”gesekan” antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas sudah berulang kali terjadi. Pemerintah perlu lebih terbuka…

Pengembangan Layanan Informasi Hukum Melalui JDIH

Aktivitas

Saat ini kebutuhan informasi hukum tidak sekedar pada ketersediaan dokumen peraturan perundang-undangan atau lainnya, tapi juga diperlukan pendekatan untuk meningkatkan pemahaman terhadap informasi hukum yang disediakan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK saat menjadi salah satu narasumber dalam Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2018. Acara tersebur…

Ruang Intervensi dalam Reformasi Hukum Kita

Blog

Terhitung sejak bulan Januari 2018, masyarakat sipil Indonesia, khususnya yang bergerak di bidang hukum kehilangan tiga orang figurnya. Asep Rahmat Fadjar, Widodo Budidarmo dan Supriyanto Widodo Eddyono; yang akrab kami panggil Asep, Dodo dan Supi telah berpulang keharibaan-Nya. Asep telah berpulang setahun sebelumnya di Januari 2017, sementara Dodo dan Supi berturut-turut di Desember 2017.  …