Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

Berita, PSHK dalam Berita

Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…

PSHK dan Yayasan AHP Tanda Tangani Nota Kesepahaman Dukungan Organisasi Penelitian Hukum

Aktivitas

Pada Rabu, 23 Mei 2017, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh…

PSHK dan Yayasan AHP Teken MoU Penelitian Hukum

Berita, PSHK dalam Berita

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Yayasan Amanah Harapan Prakarsa (Yayasan AHP), sebuah yayasan yang didirikan oleh para lawyer firma hukum Assegaf Hamzah and Partners (AHP) melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama pemberian dukungan pengembangan organisasi bagi PSHK. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua Yayasan AHP, Ahmad Maulana…

Koalisi Peduli KPK Desak Pelaku Teror ke Novel Baswedan Ditangkap

Berita, PSHK dalam Berita

Jakarta – Beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi Peduli KPK melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan KPK. Mereka menyuarakan aspirasi soal desakan penuntasan kasus penyerangan Novel Baswedan karena penyerangan itu bukan kriminalitas biasa. “Kami menduga penyerangan terhadap Novel bukan kriminalitas biasa. Jadi, selain membongkar siapa aktor pelaku di lapangan, juga siapa aktor yang ada di belakangnya.…

Pimpinan KPK Didesak segera Tuntaskan Kasus Penyerangan Novel

Berita, PSHK dalam Berita

SEJUMLAH perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda pertemuan membahas soal penanganan perkara penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan yang berjalan lamban. Direktur Amnesti International Indonesia, Usman Hamid, menilai, pimpinan KPK terlihat masih gamang dalam pengusutan terhadap pelaku dan dalang di balik penyerangan Novel.…

Insentif Pajak untuk Kegiatan Filantropi: FGD

Aktivitas, Berita

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Filantropi Indonesia sedang melakukan riset terkait insentif pajak untuk kegiatan filantropi. Tim peneliti baru saja menyelesaikan rangkaian Focus Group Discussion (FGD)—yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative (KSI)—guna memperoleh masukan dari berbagai pihak. FGD I telah dilakukan pada Januari 2017 dengan tujuan mendapatkan gambaran mendasar terkait permasalahan dalam…

Kunjungan Mahasiswa S2 FKM UI

Aktivitas, Berita

Pada 20 April lalu, sekitar 20 mahasiswa program Pasca Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di FKM. Para mahasiswa diterima oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK. Sholikin memulai diskusi dengan memaparkan sejarah dan perkembangan PSHK. Selanjutnya selama kurang…

Presiden disarankan buat Keppres sidik pelaku penyerangan Novel

Berita, PSHK dalam Berita

Merdeka.com – Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hingga saat ini belum menemukan titik terang. Kali ini koalisi peduli KPK yang terdiri dari Indonesia Corupption Watch (ICW), Amnesty International Indonesia (AII), dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendatangi KPK guna mencari tahu perkembangan investigasi kasus penyerangan Novel beberapa…

Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel Jokowi Diminta Bentuk Tim Independen untuk Usut Kasus Novel

Berita, PSHK dalam Berita

Satu bulan berlalu, polisi belum juga menangkap pelaku di balik peristiwa penyerangan air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan pada Selasa (11/4) Sejumlah LSM anti korupsi antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Amnesty International Indonesia, meminta Presiden Jokowi menerbitkan keputusan pembentukan tim independen untuk mengusut kasus…