Disahkannya penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (28/4), sangat kontroversial. Bukan hanya karena keributan yang terjadi lantaran keputusan tidak diambil secara demokratis. Akan tetapi, secara substansi penggunaan hak angket ini juga terlihat sangat diwarnai kepentingan DPR untuk melindungi anggota-anggotanya dari jerat hukum. Hak angket ini dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi…
Kemudahan berinvestasi di Indonesia masih jauh dari negera tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Penyebabnya adalah kurangnya kepastian hukum akibat tumpang tindih regulasi. Guna menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, peningkatan investasi merupakan salah satu jalan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya, persoalan investasi di Indonesia masih terbilang cukup pelik. Jika merujuk kepada Ease of Doing Business…
Untuk mengantisipasi potensi besarnya jumlah perkara judicial review atas perda, MA perlu mengubah hukum acara judicial review agar lebih transparan dan akuntabel. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Pemerintah cq Kemendagri untuk melaksanakan putusan MK No 137/PUU-XIII/2015 terkait penghapusan norma wewenang pembatalan peraturan daerah (perda) kabupaten/kota oleh Mendagri. Sebab, putusan itu berpengaruh hilangnya…
SITUASI hak asasi manusia (HAM) Indonesia akan dievaluasi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 3 Mei 2017 melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR). Pada Mei 2017, Indonesia akan dievaluasi untuk kali ketiga setelah putaran pertama pada 2008 dan yang kedua pada 2012. UPR merupakan mekanisme evaluasi hak asasi manusia yang dilakukan secara berkala antara…
PSHK berkolaborasi dengan Neliti.com. Kami menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait data sharing dan cross promotion. Melalui Nota Kesepahaman itu, pihak Neliti.com akan memberikan hak kepada PSHK untuk mengunduh dan memanfaatkan e-resources Neliti.com —seperti jurnal, buku, laporan, dataset—secara gratis dan tanpa ongkos langganan. Selain itu, Neliti.com akan memasukkan semua publikasi dan hasil penelitian PSHK dalam database…
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melakukan kunjungan ke Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). . Kunjungan yang dilakukan oleh 15 mahasiswa FKM program studi Magister Epidemiologi dengan Peminatan Epidemiologi merupakan salah satu cara untuk melengkapi tugas Mata Kuliah Komunikasi Interpersonal dan Advokasi. Kunjungan itu diselenggarakan pada 11 Oktober 2016 dengan…
Pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menolak dan anti Pancasila telah menimbulkan prasangka tersendiri. Tentang siapa ormas dimaksud dan bagaimana pula bentuk konkret penolakan menjadi pertanyaan yang hingga hari ini masih belum terjawab. Semua masih berpusar pada dugaan belaka. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya pernah berjanji akan membeberkan kemungkinan pembubaran ormas…
Sejumlah 96 Ketua Pengadilan Negeri dari berbagai penjuru Indonesia mengikuti Sosialisasi Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana bagi Ketua Pengadilan Negeri. Acara itu diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) dan Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Badilum. Pemberian soal pre-test mengawali acara yang…
Sejak 1945—2014, terdapat 1.581 Undang-Undang yang dihasilkan, demikian kata Bayu Dwi Anggono selaku narasumber diskusi internal PSHK. Selain capaian kuantitatif, Bayu turut memaparkan pula kondisi faktual kualitas undang-undang di Indonesia. Selama pengujian undang-undang periode 2003—2015, Mahkamah Konstitusi telah mengadili 921 perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dari keseluruhan permohonan judicial review, 202 perkara atau 24%…