Dianggap Kebutuhan, Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Regulasi Mendapat Dukungan di Aceh

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) mengadakan diskusi publik bertema Agenda Reformasi Regulasi: Penataan Kelembagaan Regulasi di Daerah pada Kamis (4/4/2019) di Banda Aceh. Diskusi ini merupakan rangkaian dari diskusi daerah yang sebelumnya juga dilaksanakan di Makassar dan Semarang.…

Kinerja Legislasi Lemah, Perlu Optimalisasi Peran BKD DPR

Reformasi Regulasi

Belum optimalnya kinerja penyelesaian rancangan undang-undang (RUU) terus menjadi sorotan publik. Tentu ini menjadi perhatian lembaga pembentuk undang-undang (UU) baik DPR maupun pemerintah. Karena itu, di internal DPR sendiri, peran peneliti amat vital dalam upaya optimalisasi proses pembentukan sebuah RUU agar lebih efektif. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia (PSHK) Muhammad Nur Sholikin  mengatakan pembahasan RUU…

Menata Fungsi dan Lembaga, Membenahi Regulasi

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional bertajuk Agenda Reformasi Regulasi: Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu, 13 Februari 2019, di Hotel Aryaduta Jakarta. Seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyebarluaskan gagasan reformasi regulasi, terutama dalam aspek kelembagaan, sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pihak. Ketua…

“Overregulasi” Hambat Bisnis dan Investasi

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terlalu banyak (“overregulasi”) telah menghambat perkembangan bisnis dan investasi di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara media briefing bertema reformasi regulasi di Jakarta, Rabu (6/2) lalu. Bambang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal kemudahan berusaha sering terkendala…

Mendorong Perubahan SEMA yang Lemahkan Buruh

Aktivitas

Sejumlah pengurus dan anggota Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Selasa, 29 Januari lalu melakukan kunjungan ke PSHK. Kedatangan rombongan tersebut untuk mendiskusikan dua Surat Edaran Mahkamah Agung terkait dengan ketenagakerjaan yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Nomor 3 Tahun 2018. Beberapa materi dalam dua SEMA tersebut dinilai tidak berpihak pada perlindungan hak-hak buruh. Diantaranya,…

Catatan Hukum 2018 dan 8 Program Prioritas Pembenahan Hukum 2019

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Pembenahan hukum sampai dengan saat ini belum menunjukkan perubahan yang sangat berarti dan menyentuh pada persoalan dasar dalam penegakan hukum.   Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) melihat sepanjang tahun 2018 pembenahan dan penegakan hukum di Indonesia masih berjalan lambat. Hal ini terlihat dari masih ada ancaman terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dialami internal…

Peluncuran Buku Pedoman Teknis Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan peluncuran buku Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pasar Modal pada Selasa (11/12). Acara peluncuran tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis buku pedoman tersebut oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada perwakilan dari aparat penegak hukum antara lain dari KPK,…

Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Selesaikan Lemahnya Manajemen Pembentukan RUU

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) M. Nur Sholikin mengungkap pentingnya pembentukan badan legislasi ( baleg) pemerintah. Menurut dia, badan tersebut diperlukan untuk menyelesaikan lemahnya manajemen internal pemerintah dalam hal pembuatan rancangan undang-undang ( RUU). Sholikin menilai, selama ini terjadi masalah di ruang pembentukan rancangan regulasi di pemerintah, yang menyebabkan…

DPR Yakin Jokowi Setuju Bentuk Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini,” kata Sarmuji. tirto.id – Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji optimistis ide pembentukan Badan Legislasi Pemerintah akan direspons positif oleh Presiden Jokowi. Sebab, Sarmuji menilai pembentukan lembaga tersebut sangat berguna untuk mengatasi persoalan pemerintahan. “Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini. Itu berdasarkan kesulitan-kesulitan di lapangan,”…