Rabu, 25 November 2015 | www.geotimes.co.id Pengelolaan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang didesak untuk segera dibenahi. Pasalnya, sekarang ini proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas kerap tidak efektif. Akibatnya, banyak kerugian yang ditimbulkan, baik oleh masyarakat atau pelaku yang terkena tilang maupun institusi penegak hukumnya sendiri. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan…
Rabu, 25 November 2015 | www.monitorday.com MONITORDAY.com, Jakarta – Persidangan soal kasus tilang dianggap sumir dan menguras energi. Hal ini berkaca pada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan proses persidangan kasus tilang tersebut. Wilayah DKI Jakarta menangani perkara tilang berkisar 10 sampai 16 ribu perkara setiap harinya. Sehingga, banyak tenaga pengadilan tersedot untuk perkara tersebut. “Dalam…
Kepada Yth. Bapak/Ibu dan Mitra Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Dengan hormat, Kami bermaksud untuk memberitahukan pergantian kepengurusan yang telah dilaksanakan pada Rabu, 28 Oktober 2015. Posisi Ketua Yayasan Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (YSHK) yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Haris M Rum kini digantikan oleh Eryanto Nugroho. Posisi Direktur Eksekutif Pusat Studi…
Pada Selasa, 7 Juli 2015, PSHK dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (Jentera) mengadakan konferensi pers Pembukaan Program Strata Satu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Berlokasi di kampus Jentera, acara itu dimoderatori oleh Eryanto Nugroho sebagai Direktur Eksekutif PSHK dan juga staf pengajar Jentera. Arief T. Surowidjojo selaku dewan pembina YSHK dan pendiri IJSL memberikan…
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara debat ini. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqie yang menjadi salah seorang panelis menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
Panitia menggabungkan konsep debat dengan tanya-jawab dalam acara itu. Pada sesi tanya-jawab, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Jimly Asshiddiqie, yang menjadi salah seorang panelis, menanyakan perihal keterlibatan para kandidat dalam partai politik.
“Pengadilan di tingkat bawah akan ragu mengajukan PK atau tidak. Jaksa juga ragu. Yang paling menjadi korban sebenarnya hakim. Kalau ada permohonan PK, kalau tidak meneruskan ke MA maka dia melanggar UU KUHAP dan putusan MK sehingga dia bisa tergancar kode etik,”
Legal Policy The FPI Issue: Enforce the Criminal Code, Hand It Over to the Police PSHK has released a few pointers on how the Front Pembela Islam (FPI / Islamic Defenders Front) issue should be handled from a legislative point of view: The firm steps taken by the Jakarta Metropolitan Police in immediately arresting and…
JAKARTA, 20 Desember 2013 — Tim Advokasi untuk Kebebasan Berserikat mengajukan permohonan pengujian terhadap sebelas pasal bermasalah dalam Undang-‐undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Para pemohon pengujian yang didaftarkan kepada Mahkamah Konstitusi per 20 Desember 2013 tersebut adalah Yayasan FITRA Sumatera Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Indonesia Corruption Watch (ICW),…