Perlu Lembaga Tunggal untuk Menata Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Dalam program penataan regulasi nasional, banyak persoalan yang terungkap. Peraturan yang saling tumpah tindih tak selamanya bisa diselesaikan dengan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Egosektoral dalam proses pembentukan peraturan yang lebih teknis bahkan tidak mudah diselesaikan, sehingga Pemerintah membentuk mekanisme penyelesaian non-litigasi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Mekanisme ini untuk menyelesaikan sengketa…

Perlu Komitmen Kuat untuk Reformasi Penyederhaan Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Seharusnya penyederhaan regulasi yang dilakukan DPR dan pemerintah melihat secara luas peta regulasi di berbagai sektor. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengakui praktik pembuatan peraturan perundang-undang masih belum efektif dan optimal. Sebab, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang belum harmoni, tumpang tindih, dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, DPR memandang perlu reformasi penyederhanaan regulasi…

Ronald Rofiandri

Peneliti

<p></p>

Rizky Argama

Direktur Eksekutif

Rizky Argama Master of Laws – The University of Melbourne (2014) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2007) Sebelum menjadi Direktur Eksekutif PSHK pada April 2023, Rizky Argama menjabat direktur riset dalam dua periode kepengurusan. Ia telah berpengalaman dalam mengelola program penelitian dan asistensi teknis hukum dengan berbagai mitra, mulai dari lembaga negara hingga organisasi nonpemerintah.…

M. Nur Sholikin

Peneliti

M. Nur Sholikin Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2003) Sholikin memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2003. Selain sebagai peneliti senior PSHK, ia juga berperan sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera periode 2020-2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia…

Gita Putri Damayana

Peneliti

Gita Putri Damayana Master of Sustainable International Development – University of Washington (2016) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2000) Gita Putri Damayana merupakan Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023 dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Gita menekuni berbagai isu, antara lain reformasi hukum, antikorupsi, ruang gerak masyarakat sipil (civic space), dan demokratisasi.  Saat…

Fajri Nursyamsi

Deputi Direktur

Fajri Nursyamsi Magister Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2016) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2009) Fajri Nursyamsi merupakan Deputi Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.  Fajri memiliki keahlian dalam bidang hukum tata negara, perundang-undangan, dan advokasi…

Lokakarya Penyebarluasan dan Promosi Penggunaan Modul Restatement

Aktivitas

Restatement adalah salah satu model penelitian yang dirancang untuk mampu menjangkau persoalan hukum dengan perspektif kebaruan. Sebagai sebuah model penelitian, restatement didesain untuk membongkar pewacanaan dan pembentukan hukum dari beberapa aspek, yaitu peraturan, putusan, dan literatur/doktrin. Dalam konteks Indonesia, hukum dibentuk melalui tiga hal itu, yaitu pembentuk peraturan, hakim dalam memutus kasus konkrit maupun memutus…

Team-template

Team-template Master of Laws – Erasmus School of Law, Rotterdam (2005) Sarjana Hukum – Universitas Indonesia (2001) Eryanto Nugroho adalah Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) dan Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera). Eryanto memiliki pengalaman lebih dari 17 tahun di bidang penelitian, advokasi, pelatihan, dan pendidikan hukum yang bekerja…