Benahi Regulasi, Pemerintah Didukung Bentuk Lembaga Legislasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Liputan6.com, Jakarta – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang yang dibuat pemerintah tidak efektif bahkan cenderung saling tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan…

Pembentukan Lembaga Legislasi Pemerintah Diyakini Bisa Hindari Tumpang Tindih Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin menyatakan mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Dia meyakini pembentukan lembaga legislasi mampu membantu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang yang dibuat. Solikhin menjelaskan selama ini perancangan, pengawasan hingga kontrol undang-undang yang dibuat tidak efektif bahkan cenderung tumpang tindih. “Selama ini yang jadi kelemahan adalah tidak ada…

PSHK Sambut Baik Pembentukan Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menyambut baik wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. Alasannya karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kami harap semoga rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan terus bergulir karena memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak ada satu lembaga yang dia bisa mengendalikan…

Mendorong Dibentuknya Lembaga Legislasi buat Tuntaskan ‘Obesitas’ Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Merdeka.com – Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Solikhin mendukung niatan pemerintah membentuk lembaga legislasi. Menurut Solikhin, pembentukan legislasi agar pemerintah mampu mengontrol sekaligus mengevaluasi segala undang-undang dibuat. Solikhin menyebut, selama ini perancangan, pengawasan atau kontrol undang-undang dibuat pemerintah tidak efektif. Bahkan cenderung tumpang tindih. “Memang selama ini yang jadi kelemahan itu adalah tidak…

PSHK Dukung Wacana Seskab Buat Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Nur menyatakan, keberadaan Badan Legislasi Pemerintah bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian tumpang tindih aturan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sepakat dengan wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. PSHK sepakat karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kita harap semoga terus bergulir rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan karena memang…

Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Upaya radikal namun diyakini akan memberikan pengaruh cepat. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), M.Nur Solikhin, menjelaskan setidaknya ada dua masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia. Pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia.   Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama…

DPR Dorong Pemerintah Segera Wujudkan Lembaga Tunggal Legislasi

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Sebagai upaya penataan kelembagaan, sekaligus menjadikan satu pintu dalam menghasilkan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla nampaknya bakal serius mewujudkan terbentuknya lembaga legislasi di internal pemerintah. Tak tanggung-tanggung, pemerintah telah menggelar seminar yang nantinya menjadi menjadi media dalam menyerapkan aspirasi terkait  pembentukan lembaga tugas pembentuk undang-undang tersebut. DPR…

Negara Harus Berperan dalam Menciptakan Lingkungan Kondusif bagi Masyarakat Sipil

Aktivitas

Lingkungan kondusif bagi organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat utama dapat berjalannya pembangunan yang partisipatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Lingkungan kondusif itu dapat terwujud setidaknya karena dua hal: pertama, ketika negara memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan inovasi; kedua, apabila negara tidak menggunakan pendekatan kontrol politik-keamanan ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Hal…

Sinkronisasi Regulasi dengan Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional

Aktivitas

Penyelenggaraan pembangunan tidak bisa berjalan tanpa arahan. Fungsi regulasi menjadi salah satu acuan berjalannya pembangunan tanpa mengesampingkan fungsi yang lain. Kini telah dikembangkan berbagai metode untuk menilai efektifitas peraturan perunang-undangan. Namun, penerapan berbagai instrument tersebut masih minim. Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM., Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam diskusi sebagai…