RUU Penyiaran Harus Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi yang aksesibel dan memperluas informasi…

Mewujudkan Infrastruktur yang Ramah Disabilitas

Aktivitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan  33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hingga saat ini, draf RUU tentang Jalan dinilai belum memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut Manajer Program & Koordinator Advokasi Sasana…

RUU Penanggulangan Bencana Harus Memuat Kebutuhan Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. RUU tersebut terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang paling terdampak ketika terjadi suatu…

Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar

Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Empat Alasan Batalkan Vaksinasi Berbayar JAKARTA, 11 JULI 2021 – Juru Bicara Kementerian Kesehatan, pada Minggu, 11 Juli 2021, menyatakan bahwa vaksin Covid-19 dapat diakses individu secara berbayar mulai Senin, 12 Juli 2021. Penjualan vaksin secara eceran itu dimungkinkan setelah Kementerian Kesehatan mengubah definisi Vaksinasi Gotong…

PSHK Hadiri Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri 2nd Roundtable Meeting “Dialogue on Digital Consumer Protection with Emerging Markets” dengan tema Digital Consumer Complaint Management yang diselenggarakan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) pada Rabu (24/6/2021) secara daring. Tema kegiatan tersebut berfokus pada sejumlah pendekatan yang mempromosikan akses konsumen untuk mendapatkan ganti rugi melalui…

PSHK Hadiri Diskusi tentang Studi Penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Rutan dan Lapas

Aktivitas

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam diskusi publik rekomendasi kebijakan penelitian Studi Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Penyediaan Akomodasi yang Layak di Rutan dan Lapas pada Senin (13/6/2021) secara daring. Diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum…

Mendorong Online Dispute Resolution untuk Perluasan Akses Keadilan Bagi Konsumen

Publikasi, Siaran Pers

Intensitas transaksi masyarakat Indonesia melalui platform digital menggunakan aplikasi di perangkat komputer (web-based application) dan telepon genggam (smartphone-based application) semakin tinggi sejak pandemi Covid-19. Kenaikan transaksi digital di Indonesia tercatat sebesar 49% atau senilai keseluruhan 30,31 miliar dolar AS per Januari 2021. Tingginya transaksi diiringi dengan tingginya potensi terjadinya sengketa, baik antara sesama pelaku usaha…

Masukan PSHK Untuk Penguatan Politik Hukum Legislasi DPD

Aktivitas, Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi menjadi narasumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertema Penyusunan Kajian atas Konsep Politik Hukum Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tahun 2022 pada Kamis (27/5/2021) di Jakarta. Diskusi tersebut bertujuan mengidentifikasi isu-isu sektoral yang dapat menggambarkan konsep politik hukum DPD serta mekanisme ideal…

PSHK Hadiri Diskusi Pemantauan dan Pelaksanaan UU Cipta Kerja yang Diselenggarakan DPD

Aktivitas, Reformasi Regulasi

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai “Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja” yang diadakan Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) pada Rabu (28/4/2021) secara daring. Dalam diskusi ini, PSHK diwakili oleh Direktur Eksekutif,…