Salah satu tujuan pembentukan UU Cipta Kerja memangkas over regulasi yang saling tumpang tindih nampaknya perlu ditelaah mendalam. Sebab, justru UU Cipta Kerja bakal melahirnya banyak aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) di setiap 76 UU yang terdampak dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya, diperkirakan ada sekitar 470-an aturan turunan yang diamanatkan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait. Selain itu, modifikasi sanksi administratif juga dilakukan dengan maksud untuk perbaikan atas penyimpangan atas kewajiban atau larangan dalam hukum administrasi negara, merumuskan sanksi administratif dari bentuk pelanggaran dari hubungan…
Bersama dengan Direktur Eksekutif Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), Gita Syahrani dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi sekaligus Ketua Program Kebijakan & Kerangka Peraturan LTKL, Afit Lamakarate kami ngobrol soal “Penguasaan Negara dan Pelindungan Publik atas Sumber Daya Alam dalam RUU Cipta Kerja”. Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama…
Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan, antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR…
Pada Podcast PSHK episode kedua ini, kami ngobrol bersama dengan Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Fajri Nursyamsi soal proses pembentukan sebuah Undang-undang, cara masyarakat memantau proses tersebut di tengah pandemi Covid-19, hingga upaya yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi proses pembentukan sebuah Undang-undang. Yuk dengarkan!
Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…
Pada ulang tahun ke-22, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan Podcast PSHK yang akan membahas soal reformasi hukum dan upaya-upaya mewujudkan pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial. Podcast merupakan siaran dalam bentuk audio digital yang dapat diputar secara streaming atau diunduh ke peranti digital. Dengan podcast ini, PSHK berharap isu hukum jadi lebih…
Dalam rangka ulang tahun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang ke-22, PSHK bermaksud untuk menyelenggarakan webinar dengan tema ”Membangun Imajinasi Bersama: Masyarakat Sipil dalam Reformasi Hukum” yang membahas beberapa pertanyaan seperti: Bagaimana arah gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa tantangan utama gerakan masyarakat sipil saat ini? Apa saja yang perlu dilakukan untuk memperkuat…