Ada Kebohongan Publik Dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung?

Berita, PSHK dalam Berita

Prosesi groundbreaking proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung telah dilaksanakan. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan oleh pihak China tanpa jaminan pemerintah. “Saya perlu jelaskan karena banyak simpang siur terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan dibangun 2017. Pemerintah sudah merapatkan dan sudah mengevaluasi hasil kajian Boston Consulting…

Papa Minta Saham’ Jadi Topik Terpanas 2015

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA — Kasus “papa minta saham” yang melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto terpilih sebagai topik paling panas sepanjang tahun 2015. Topik ini mengalahkan empat topik panas lainnya, yaitu pencalonan Budi Gunawan sebagai kapolri, Gejolak rupiah, bencana asap, dan hukum mati terpidana narkoba. Akun media sosial Denny JA’s World dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) setiap…

Setnov Jabat Ketua Fraksi, Moralitas Partai Golkar Dipertanyakan

Berita, PSHK dalam Berita

Setelah mundur dari kursi Ketua DPR, Setya Novanto ditempakan Partai Golkar duduk sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Partai pimpinan Aburizal Bakrie itu seakan tak mengambil pelajaran dari kasus yang menimpa Setya Novanto. Mestinya, Setya Novanto diganti melalui Pergantian Antar Waktu (PAW), bukan sebaliknya diberikan jabatan prestisius di fraksi. Demikian sekelumit intisari dalam diskusi di…

Siaran Pers: Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera “Penerima Beasiswa Munir Said Thalib Menjalani Proses Inaugurasi di Omah Munir” Dalam penerimaan mahasiswa baru program studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada tahun akademik 2015-2016 ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (“Jentera”) menyelenggarakan program beasiswa Munir Said Thalib Scholarship. Kampus Jentera adalah sebuah sekolah tinggi hukum yang…

Media Briefing PSHK dan Puslitbang MA mengenai Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengadilan Negeri

Aktivitas, Berita

Pada Rabu, 25 November 2015, PSHK bersama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI (Puslitbang MA) mengadakan media briefing yang bertempat di Warung Daun, Cikini, Jakarta. Bertemakan “Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengadilan Negeri”, acara itu dihadiri oleh wartawan dari berbagai media nasional maupun daerah dengan tujuan mendengar pemaparan dari ketiga narasumber, yaitu…

Jumlah Perkara Bisa Capai 3 Juta, Kasus Tilang Diusulkan Tak Sampai Meja Hijau

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.nasional.kompas.com JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, M. Nur Sholikin menuturkan, perkara tilang menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani Pengadilan Negeri (PN). Dari total lebih dari tiga juta perkara pidana yang ditangani PN, perkara tilang mencapai lebih dari 96 persen. Maka dari itu,…

Dari 3 juta Perkara di Pengadilan, 96% adalah Kasus Tilang

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Perkara pelanggaran lalu lintas tertentu (Tilang) setiap tahunnya menempati peringkat teratas dari keseluruhan perkara yang ditangani pengadilan negeri (PN). Dari lebih 3 juta perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri setiap tahun, perkara tilang selalu menempati porsi terbesar dengan persentase di atas 96%. Gambaran secara kuantitas di tingkat…

Pengadilan Dinilai Belum Kelola Perkara Tilang dengan Baik

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.beritasatu.com Jakarta – Proses pengelolaan pelanggaran lalu lintas (lalin) di Pengadilan Negeri (PN) masih menjadi masalah di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Banyaknya berkas pelanggar lalu lintas yang masuk ke PN membuat pelayanan sidang pelanggar lalin menjadi tidak maksimal dan cenderung asal-asalan. Tidak heran, di hampir sebagian PN, marak bermunculan…

Ini Solusi Pengelolaan Tilang di Pengadilan Negeri

Berita, PSHK dalam Berita

Rabu, 25 November 2015 | www.hukumonline.com Permasalahan penanganan dan pengelolaan tilang dinilai masih ‘berantakan’. Padahal, berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Tahun 2014, perkara terbesar di pengadilan tingkat pertama justru berasal dari perkara pidana cepat, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas sebanyak 3.226.102 perkara (95,42%) dari total keseluruhan perkara pidana 3.334.226 perkara. Sayangnya,…