PSHK tergabung dalam Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P) yang merupakan wadah pertemuan dan pertukaran diskusi tentang pentingnya pembuatan kebijakan berbasis pengetahuan guna mendukung diskursus dan literasi kebijakan yang inklusif di antara para aktor dan pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. Konferensi K2P akan dilaksanakan selama dua hari pada 22-23 Maret 2022 secara daring, sebagai salah satu bagian dari…
Pemerintah melalui instrumen perencanaan pembangunan nasional sudah menyinggung reformasi hukum perdata dan hukum acara perdata. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Haper) sudah masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2019-2024, masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 (meski belum dibahas pada tahun berjalan), dan sudah diusulkan kembali masuk ke Prolegnas prioritas…
Pemerintah telah melakukan upaya mengarusutamakan perspektif disabilitas di berbagai sisi, termasuk dari sisi legislasi. Sayangnya, ratifikasi The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tidak serta merta mengubah perspektif yang ada, termasuk dalam riset. Selain itu, pelibatan…
Keberlangsungan kerja Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di banyak negara makin menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan bagi OMS. Situasi ini telah muncul sejak pertengahan 2000-an yang dipengaruhi oleh beberapa trend yaitu: Pertama, berubahnya pola pembiayaan pembangunan dan peran negara, Kedua, perubahan situasi keamanan terutama menguatnya isu terorisme yang disalahgunakan sebagai justifikasi untuk membatasi…
Pemberangusan riset dapat muncul dengan banyak wajah. Penggunaan jalur hukum, alih-alih akademik, untuk merespons temuan penelitian ilmiah merupakan satu dari banyak modus untuk mendiskreditkan ilmu pengetahuan Dua pejabat publik belum lama ini melaporkan peneliti dan pembela hak asasi manusia ke polisi dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan…
Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satunya adalah RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi seorang dokter. Menurut Direktur Bandung Independent Living Center (BILiC), Yuyun Yuningsih, terdapat…
Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) kembali mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (29/9/2021) secara daring. Selama diskusi berlangsung, pembahasan menyasar empat persoalan yang meliputi efektivitas UU HAM dan UU terkait pelindungan kelompok rentan, tantangan…
Pada 2021, Presiden dan DPR menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional. Salah satu RUU yang masuk dalam prioritas adalah RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Draf RUU tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai belum memiliki pasal khusus yang mengatur mengenai pemulihan dan pelindungan korban kekerasan seksual dan belum mengatur…
Pusat Studi dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Koalisi CRM (Crisis Response Mechanism) mengadakan diskusi kelompok terpumpun daring dalam rangka menyusun kajian Pengembangan Strategi Advokasi Antidiskriminasi bagi Kelompok Rentan pada Rabu (22/9/2021). Selama diskusi berlangsung, efektivitas pelindungan kelompok rentan berdasarkan UU HAM dan undang-undang lainnya serta penegakan hukum terhadap kelompok rentan dari diskriminasi menjadi…