Selain Cipta Kerja, ada tiga omnibus law lain yang menunggu disahkan. Apa layak diteruskan?

Blog

Konsep omnibus law dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia banyak mengundang perhatian publik pasca pidato Joko “Jokowi” Widodo saat dilantik sebagai presiden untuk periode kedua tahun lalu. Pemerintahan Jokowi menilai omnibus law dapat menjadi solusi dari permasalahan ketidakharmonisan dan jumlah regulasi berlebih dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan istilah omnibus law merupakan hal baru. Namun, secara isi dan fungsi, metode pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa…

Ada dua peluang membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja sesuai hukum, mana yang lebih tepat?

Blog

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau omnibus law Cipta Kerja telah resmi disahkan pemerintah bersama DPR pada 5 Oktober 2020. Tak hanya prosedur pembentukannya, mayoritas materi muatannya juga mengandung masalah. Ini adalah proses legislasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat yang kesekian kali, seperti halnya pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan UU Mahkamah Konstitusi. Mekanisme apa yang bisa…

Seri Diskusi Omnibus Vol. 9 Preseden Pendekatan Omnibus dalam Reformasi Regulasi

Aktivitas

Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…

UU Cipta Kerja mengubah konsep diskresi, berdampak buruk pada administrasi pemerintahan

Blog

Setelah disahkan awal minggu ini, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan berdampak besar, termasuk dalam melakukan perubahan mendasar dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Di bidang administrasi pemerintahan, UU ini mengatur bahwa kewenangan menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan kewenangan presiden. Ketentuan ini dibuat dengan tujuannya untuk percepatan pelayanan, percepatan perizinan, dan…

Kertas Advokasi Kebijakan atas Draf RUU Cipta Kerja Bidang Riset dan Inovasi

Penelitian, Publikasi, Riset

  Upaya pemerintah dalam mendukung riset dan inovasi melalui penganggaran dana abadi penelitian semakin menunjukkan hasilnya. Hingga Juli 2020, pencairan dana penelitian telah mencapai Rp 14,3 miliar untuk 21 Proyek Riset Nasional (PRN). Dana abadi penelitian sendiri sejauh ini telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 5 triliun per tahun 2020. Persoalan dukungan finansial negara memang…

Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi UU KPK

Penelitian, Publikasi, Riset

  Persoalan korupsi terus menerus menderap bangsa Indonesia. Hampir setiap lini cabang kekuasaan pernah terlibat praktik rasuah, mulai dari eksekutif, legislatif, sampai pada ranah yudikatif. Bukan hanya merusak perekonomian, namun efek dari kejahatan korupsi juga menyentuh aspek demokrasi, bahkan lebih jauh pada pelanggaran hak azasi manusia. Data Indonesia Corruption Watch sepanjang tahun 2018 negara telah…

Perlunya Pengaturan Khusus Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa E-Commerce

Blog

Abstract Perkembangan masif teknologi informasi selama hampir tiga dekade terakhir mendorong peningkatan transaksi e-commerce antar pihak hingga lintas batas. Peningkatan transaksi tersebut berpotensi terhadap peningkatan sengketa e-commerce. Sebagai antisipasi terhadap isu ini, Online Dispute Resolution (ODR) diciptakan. Dimulai pada 1990-an, ODR dianggap sebagai forum penyelesaian sengketa yang efisien, tanpa harus sidang tatap muka secara fisik (face-to-face meeting), berbiaya relatif rendah, dan…

Ruang Korupsi dalam Investasi Cipta Kerja

Tak Berkategori

Penolakan masyarakat terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sepantasnya direspons oleh pemerintah dengan menghentikan pembahasannya, bukan mendorong pengesahannya. Pasalnya, dari sebelas kluster yang ada dalam rancangan yang menggunakan pendekatan omnibus law ini, hampir semuanya mengandung masalah. Bab tentang investasi dan proyek strategis nasional, misalnya, secara gamblang memperlihatkan bagaimana praktik korupsi bisa…

Empat Langkah Perbaikan Tata Kelola Regulasi Saat Menghadapi Krisis

Reformasi Regulasi

Mulai membentuk sistem monitoring dan evaluasi dalam mengidentifikasi regulasi bermasalah, memperbaiki proses harmonisasi, hingga mengintegrasikan fungsi tata kelola peraturan perundang-undangan. Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden…