Andalkan Teknologi Mudahkan Sinergi Pengelolaan Kebijakan Pemerintah

Reformasi Regulasi

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Bambang Brodjonegoro mendorong, dibentuknya lembaga pengelola regulasi untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Keberadaan lembaga tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dia menekankan, penataan regulasi juga harus sejalan dengan sistem KRISNA e-planning, sehingga pemerintah dapat melakukan cut loss budget pada tahapan perencanaan yang…

Bappenas: Regulasi dan Institusi Jadi Penghambat Pertumbuhan Ekonomi

Reformasi Regulasi

WE Online, Jakarta – Hasil kajian Growth Diagnostics Kementerian PPN/Bappenas pada 2018 menunjukkan salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Beberapa indikator yang juga masuk ke dalam the most binding constraint, antara lain: regulasi yang tumpang tindih dan relatif masih tertutup termasuk di pasar tenaga kerja, serta kualitas institusi yang masih…

Siapapun Presidennya, Reformasi Regulasi di Indonesia Urgen Dilakukan

Reformasi Regulasi

Jakarta, Gatra.com – Reformasi regulasi menjadi agenda penting yang harus segera dilalukan agar tidak terjadi inefisiensi dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini menjadi perhatian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepastian hukum terkait regulasi di Indonesia sangat diperlukan saat ini agar pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor bisa nyaman berinvestasi…

Siaran Pers Koalisi Kebebasan Berserikat Tentang Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UU Ormas Tahun ke-V (2 Juli 2017 – 1 Juli 2018)

Siaran Pers

KOALISI KEBEBASAN BERSERIKAT (KKB) Sisi Problematika UU Ormas: Dari Kewajiban Registrasi sebagai Bentuk Pengakuan Negara Hingga Pembubaran Organisasi Melalui Penerapan Asas Contrarius Actus Temuan monitoring dan implementasi UU Ormas yang dilakukan KKB sejak 2 Juli 2017 – 1 Juli 2018 memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) konteks penting yang memengaruhi pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia,…

DPR Yakin Jokowi Setuju Bentuk Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini,” kata Sarmuji. tirto.id – Wakil Ketua Baleg DPR Sarmuji optimistis ide pembentukan Badan Legislasi Pemerintah akan direspons positif oleh Presiden Jokowi. Sebab, Sarmuji menilai pembentukan lembaga tersebut sangat berguna untuk mengatasi persoalan pemerintahan. “Saya yakin Pak Jokowi membentuk Badan Legislasi Pemerintah ini. Itu berdasarkan kesulitan-kesulitan di lapangan,”…

PSHK Dukung Wacana Seskab Buat Badan Legislasi Pemerintah

Berita Reformasi Regulasi, Reformasi Regulasi

Nur menyatakan, keberadaan Badan Legislasi Pemerintah bisa mempermudah dan mempercepat penyelesaian tumpang tindih aturan. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) sepakat dengan wacana pembentukan Badan Legislasi Pemerintah. PSHK sepakat karena pemerintah tidak mempunyai lembaga yang mampu mengontrol keberadaan undang-undang secara sentralistik. “Kita harap semoga terus bergulir rencana pembentukan lembaga khusus yang menangani perundang-undangan karena memang…

Implementasi Kebijakan Insentif Pajak untuk Sektor Filantropi dalam Pengembangan Sektor Pengetahuan

Aktivitas

Kebijakan insentif pajak merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor non-profit di berbagai negara. Pada umumnya, insentif pajak untuk filantropi diberikan dalam dua bentuk, yaitu pengecualian pajak bagi organisasi nirlaba (tax exemption) dan pengurangan pajak bagi donatur (tax deduction). Tax exemption berlaku bagi sumbangan atau penghasilan yang diperoleh organisasi…

Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas

Aktivitas

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Semiloka Nasional bertema Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Pelayanan Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas selama dua hari sejak 24 hingga 26 September 2018 di Jakarta.…

Problem Hukum Putusan Bawaslu

Blog

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah telah mengabulkan beberapa permohonan bekas koruptor yang menjadi bakal calon legislator yang menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena tidak diloloskan menjadi calon legislator. Beberapa permohonan yang dikabulkan tersebut di antaranya adalah gugatan Syahrial Damapoli dari Sulawesi Utara, Abdullah Puteh dari Aceh, dan Joni Kornelius Tondok dari Toraja Utara. Jika melihat…