AWAL Juli 2022, Wakil Kementerian Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej telah menyerahkan naskah final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah pembahasan terbuka antara DPR dengan Pemerintah. Wakil Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan “penyempurnaan” atas naskah RKUHP, namun tidak akan membuka ruang pembahasan di…
Pada tahun 2020, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau lebih dikenal sebagai omnibus law, mendapat reaksi yang sangat keras dari publik. Pandangan publik diarahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif yang meloloskan undang-undang tersebut. Upaya berbagai kalangan mengawal proses pembentukan UU Cipta Kerja di ranah legislatif merupakan langkah yang penting. Ini berlaku…
Komisi Nasional Disabilitas (KND) merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Ketentuan itu kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Perpres 68/2020) sekaligus memerintahkan pembentukannya. Setelah melalui proses seleksi, pada 1 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia resmi melantik…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR dan Presiden saat ini sedang membahas RUU Perubahan terhadap UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (RUU Kejaksaan). RUU ini menjadi salah satu prioritas untuk disahkan pada 2021. Namun begitu terlihat masih banyak materi muatan dalam RUU Kejaksaan yang masih perlu untuk diubah, khususnya untuk…
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam peraturan tersebut, setiap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum disahkan. Layaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya, peraturan ini tentu juga memiliki kelebihan dan kelemahan yang tidak luput…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Perjuangan publik dalam membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK (UU KPK) mendapati kekecewaan. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak keseluruhan pengujian formil UU KPK dan hanya mengabulkan sebagian kecil materi yang diajukan. Tercatat, ada 7 (tujuh) permohonan yang diputus…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan signifikansi ekonomi yang penting bagi masyarakat dan negara. Kontribusinya bagi pemenuhan kebutuhan nutrisi protein hewani dan ketahanan pangan sangat signifikan, yaitu antara 25–65% berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO). Mengingat hal tersebut, serta adanya penangkapan…
Ulang tahun sebuah organisasi biasanya membawa kita ke momentum reflektif; menengok ke belakang, memandang ke sekitar dan menerawang jauh ke depan. Kita membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Kita menyesalkan serta menertawakan apa yang pernah terjadi. Kita berharap pada apa yang mungkin terjadi. Tahun ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berusia 22 tahun. Ibarat…
Bab VI Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND). Proses pembentukan KND sudah diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dengan pembentukan Rancangan Peraturan Presiden, yang saat ini sudah sampai tahap hampir akhir, yaitu di Sekretariat Negara untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden. Namun begitu,…