Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sedang menyiapkan peraturan KPU untuk merespons Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dengan sejumlah syarat seperti tanpa atribut kampanye dan mendapatkan izin dari penanggungjawab tempat pendidikan. KPU telah membatasi dalam rancangan peraturannya bahwa tempat pendidikan yang dibolehkan melakukan kampanye hanya tempat pendidikan perguruan tinggi. Putusan…
Persoalan penggusuran warga di Pulau Rempang belum kunjung usai, bahkan cenderung memanas. Hal itu terjadi seiring dengan pernyataan dan posisi berbagai pihak di pemerintahan yang terus menyudutkan masyarakat yang merupakan korban dari rencana pemerintah mengosongkan area Pulau Rempang. Reaksi penolakan masyarakat bukan tanpa alasan. Selain karena tidak ada sosialisasi yang memadai perihal rencana dan kompensasi…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggulirkan rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Sidang Bersama MPR RI, Rabu (16/8) kemarin. Wacana amendemen tersebut ditujukan, salah satunya, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, amendemen konstitusi juga dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu…
Salah satu implikasi pemindahan ibu kota negara sesuai dengan UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah menentukan status Jakarta setelah tidak lagi berkedudukan sebagai ibu kota. Penentuan status tersebut dilakukan melalui perubahan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU DKI Jakarta). UU IKN…
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah mengeluarkan putusan bersalah untuk Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan memberikan sanksi teguran tertulis atas tindakannya mengubah substansi putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022. MKMK memutuskan Guntur Hamzah telah melanggar prinsip integritas dalam kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama. Guntur Hamzah melakukan pelanggaran tersebut pada hari…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang tidak meloloskan PRIMA sebagai partai politik peserta Pemilu. Putusan tersebut menyatakan…
Salah satu peristiwa ketatanegaraan penting yang terjadi di pengujung tahun lalu adalah tercapainya kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Sidang Paripurna DPR yang dilaksanakan pada 6 Desember 2022. Selanjutnya, RKUHP tersebut disahkan (diundangkan) oleh Presiden pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1…
Hambatan seorang penyandang disabilitas terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak aksesibel dan tidak mendukung untuk dirinya hidup secara mandiri. Menurut pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Asfinawati untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana adalah dengan menerapkan kesetaraan pada proses dan juga hasil. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi daring bertajuk Mewujudkan Akomodasi yang Layak…