Penataan Kelembagaan Untuk Mendorong Reformasi Regulasi di Indonesia

Aktivitas

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona H. Laoly dalam Seminar Pembangunan Hukum di Jakarta pada Oktober 2017 menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah. Kualitas regulasi yang rendah tersebut ditandai dengan masih banyaknya tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Kualitas regulasi…

Pemerintah Perlu Menata Ulang Lembaga yang Mengurus Perundang-undangan

Aktivitas

Pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui perlu dikembangkan lebih luas. Hal ini untuk mendorong perbaikan sistem perundang-undangan Indonesia yang masih menyimpan banyak permasalahan. Hal tersebut disampaikan oleh M Nur Sholikin, Direktur Eksekutif PSHK dalam acara Diskusi Penyempurnaan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum untuk…

Ketiadaan Anggaran Bukan Alasan Tepat Pemerintah Tidak Memenuhi Hak Warga Negara dengan Disabilitas

Aktivitas

Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, pada 10 Desember 2017 diselenggarakan diskusi yang mengangkat judul “Disabilitas dan Kekerasan Seksual dalam Akses Keadilan”. Kegiatan diskusi ini diselenggarakan atas kolaborasi tiga lembaga, yaitu MaPPI FHUI, SIGAB dan LBH Apik. Diskusi ini diselenggarakan di dua kota secara bersamaan, yaitu di Jakarta dan Yogyakarta. Hadir sebagai…

FGD Repositori Institusi di Kementerian Sekretariat Negara

Aktivitas

Repositori institusi merupakan sistem penyimpanan dan akses ke karya intelektual yang dihasilkan oleh internal institusi atau hasil kerja sama dengan lembaga lain. Umumnya dalam format digital sehingga mudah diakses. Karya intelektual tersebut dapat berupa publikasi institusi, literatur kelabu, dan berbagai dokumen hasil kekayaan intelektual, seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Menurut Kepala Biro…

Ahli Hukum Tata Negara: MK Perketat Aturan Etik dan Seleksi Hakim

Berita, PSHK dalam Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyarankan Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat aturan etik dan sistem seleksi calon hakimnya. Hal itu untuk mengembalikan kepercayaan publik pada MK, yang dinilai kerap tersandung isu negatif. Meski sudah ada dua hakim konstitusi yang terjerat kasus suap, MK dinilai hanya bisa memperkuat institusi secara internal. Pengawasan eksternal,…

Ahli Hukum Tata Negara Persoalkan Pembatasan Periode Pimpinan DPD

Berita, PSHK dalam Berita

TEMPO.CO, Jakarta – Ahli hukum tata negara Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Bivitri Susanti mempertanyakan adanya pembatasan masa jabatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah. Sebab, menurut dia, jabatan pimpinan dewan adalah jabatan politik. “DPD adalah lembaga politik dan jabatan pimpinan DPD bukan jabatan karier seperti di kampus,” kata Bivitri dalam diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta,…

Pelatihan HAM: Advokasi di Tengah Keabsenan Negara

Aktivitas, Berita, Highlight

Sebuah slide menunjukkan perempuan berhijab pada tiga situasi berbeda. Situasi pertama, seorang perempuan berbaju panjang membawa bayi dengan mengenakan burqa (penutup wajah) dalam situasi perang. Situasi kedua, seorang perempuan mengenakan baju panjang dan jilbab dengan wajah masih terlihat di sebuah lembaga pendidikan. Situasi ketiga, dua perempuan mengenakan burkini (baju renang yang menutup badan) berlarian di…

MPR dan Ketatanegaraan

Blog

Meski tak banyak diketahui publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan rangkaian kegiatan sejak lebih dari setahun yang lalu untuk mendorong amandemen UUD 1945 untuk kelima kali. Seminar, forum diskusi, dan acara lainnya telah dilaksanakan di sejumlah universitas di seluruh Indonesia untuk semakin mengerucutkan ide ini. Sebuah tim ahli yang khusus ditugaskan untuk mengkaji soal amandemen…