FGD: Penyusunan Panduan Teknis TPPU dan Pemulihan Aset di Pasar Modal

Aktivitas

Berbeda dengan sektor jasa keuangan perbankan, sektor pasar modal mempunyai karakteristik tersendiri terkait dengan transaksi keuangan. Kehadiran teknologi transaksi yang bersifat scriptless sejak lama membuat kepemilikan saham di pasar modal tidak lagi berbentuk sertifikat cetak. Hal itu memiliki konsekuensi bahwa kepemilikan saham hanya tercatat dalam daftar rekening umum yang dikelola oleh lembaga kustodian termasuk perusahaan-perusahaan…

Indonesia harus membuat pengadaan tanah lebih transparan dan partisipatif

Blog

Beberapa hari terakhir aktivis di Yogyakarta menyebarkan beberapa pesan tulisan, video, dan pernyataan sikap sehubungan dengan pengosongan lahan di Kabupaten Kulon Progo untuk New Yogyakarta International Airport (NYIA). Dalam beberapa video yang tersebar, tampak warga bertahan menolak menjual tanah dan menerima ganti rugi yang menurut mereka dipaksakan sepihak. Kasus Kulon Progo adalah satu contoh proses…

Zona Pembangunan Bersama di Wilayah Laut yang Masih dan Berpotensi Menjadi Sengketa

Aktivitas, Berita

Peneliti PSHK dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Muhammad Faiz Aziz memaparkan presentasi makalahnya bertema “Joint Development Zone in Disputed Maritime Boundaries” di Pontianak. Tema makalah tersebut dipresentasikan pada acara CILS International Conference ke-8 yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak pada 3 Oktober 2017. Sebuah kawasan bersama atas wilayah maritim yang masih…

Benahi Sistem Manajemen Perkara

Berita, PSHK dalam Berita

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan terhadap panitera oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap perkara di pengadilan yang terus berulang menunjukkan adanya kelemahan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Terjadinya suap perkara yang melibatkan panitera tidak bisa dibebankan sebagai kesalahan perseorangan semata, sebab hal itu terjadi karena sistem yang ada tidak…

Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

PSHK dalam Berita

Dari tiga opsi pemindahan ibu kota yang dapat dipilih pemerintah. Masing-masing punya implikasi secara hukum yang wajib diperhatikan sejak awal prosesnya. Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi…

Soal Wacana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Aspek Hukumnya?

Berita, PSHK dalam Berita

Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah lain lagi-lagi mengemuka. Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terus mengkaji rencana pemindahan tersebut secara intensif. Peneliti bidang Hukum Ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, berpendapat bahwa pemerintah mesti mengkaji serta memperhatikan sejumlah aspek, salah…

Konstitusionalisme Baru dan Hak Angket KPK

Blog

Hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat telah mendapat perlawanan secara luas dari berbagai kelompok masyarakat. Salah satu perlawanan dari perspektif hukum tata negara datang dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, yang menolak penggunaan hak angket DPR kepada KPK. Salah satu argumentasi pokok dari Asosiasi adalah secara hukum hak angket…

Penerapan International Framework for Court Excellence (IFCE) dan Penyesuaian Kebijakan dalam Indikator Reformasi Birokrasi

Penelitian, Penelitian Saat Ini

Saat ini, banyak indikator digunakan untuk penilaian kinerja pengadilan. Misalnya, hasil audit Badan Pengawasan Mahkamah Agung, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Kemenpan RB, ataupun melalui akreditasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Sementara itu, konsorsium beberapa negara menyusun sebuah kerangka berupa International Framework for Court Excellence (IFCE) demi tercapainya pengadilan yang…

PSHK Menjadi Pembicara Pada Forum Pre-Sesi Universal Periodic Review

Aktivitas, Berita

Universal Periodic Review (UPR) adalah mekanisme evaluasi terkait situasi hak asasi manusia di suatu negara oleh negara-negara lain. Forum ini dilakukan secara berkala dalam skema Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UPR berdiri melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 60/251 pada 15 Maret 2006 yang memberikan mandat kepada Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelenggarakan…