Ketika proses perubahan Undang-Undang Dasar berlangsung, Erni mencoba berkontribusi melalui penelitiannya tentang konsep parlemen bikameral. Penelitian itu meninggalkan kesan mendalam karena banyak dasar ilmu pengetahuan yang dibongkar, misalnya terkait pemerintahan dan perwakilan di Indonesia. Pengalaman itu mengarahkannya untuk mengkhususkan diri di bidang legislasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Ketertarikan Erni pada bidang legislasi telah menelurkan dua…

Buku Saku Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan penyederhanaan mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara perdata yang sederhana dan bernilai kecil. Di negara lain, gugatan sederhana biasa dikenal dengan istilah small claims court atau small claims settlement. Di Indonesia, gugatan sederhana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diundangkan sejak 7…

Reformasi Rutan serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan

Insiden berdarah di Rumah Tahanan Negara Cabang Salemba di Markas Komando Brimob merupakan sebuah gejala bahwa pengelolaan institusi pemasyarakatan Indonesia masih penuh dengan persoalan. Dari kacamata penyebab, seharusnya premis tunggal dalam insiden itu disingkirkan.  Persoalan ”gesekan” antara warga binaan dengan warga binaan atau warga binaan dengan petugas sudah berulang kali terjadi. Pemerintah perlu lebih terbuka…

Strategi Pengembangan Perpustakaan Khusus

“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang  sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…

Strategi Pengembangan Perpustakaan Khusus

“Kemampuan menulis pustakawan menjadi perhatian Pustaka Kementerian Pertanian RI agar berbagai hasil penelitian yang sulit dipahami dapat dengan mudah dibaca masyarakat awam, khususnya para petani. Sayang  sekali hasil penelitian yang bagus dan sudah didanai negara, tidak dimanfaatkan karena kesulitan membacanya,” Demikian ringkasan pendapat Gayatri K. Rana, Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.…

PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): PEMERINTAH DAN DPR BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETIDAKSEMPURNAAN UU MD3

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 sebagai wujud penolakannya, dan mendorong masyarakat sipil yang mempermasalakan pasal-pasal UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tak bisa diterima dalam logika perundang-undangan. Pernyataan itu menunjukan sikap Pemerintah yang tidak ada itikad baik…

RKUHP dan pertanyaan-pertanyaan dari penyair Rendra

Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…

RKUHP dan pertanyaan-pertanyaan dari penyair Rendra

Ada keriuhan berkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski sudah ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perdebatan terus berlangsung dari soal teknis perumusan sanksi hingga cakupan materi yang hendak diatur oleh RKUHP ini. Membaca keriuhan ini, saya teringat pada puisi almarhum penyair W.S. Rendra yang berjudul “Sajak Pertemuan Mahasiswa” yang ada dalam koleksi puisi Potret…