Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berjumpa secara daring dengan Asian Civil Society Research Network (ACSRN) dan Citizen Congress Watch (CCW) pada Rabu (10/5/2023). ACSRN adalah jejaring akademisi dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dari wilayah Asia, Eropa, Australia dan Selandia Baru, serta Amerika Utara, yang berupaya meningkatkan kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antaranggota. Sementara itu,…
Pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang melewati batas waktu masa sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan tata kelola legislasi yang semakin buruk saat ini. Perppu ini dibentuk disertai dengan kontroversi mengenai tidak adanya urgensi kegentingannya dan ketidaktaatan terhadap putusan MK yang memutuskan memperbaiki proses pembahasan UU Cipta Kerja. Alih-alih…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kini memiliki Direktur Eksekutif yang baru untuk periode 2023-2026. Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan pada Senin (3/4/2023), Direktur Eksekutif PSHK periode 2019-2023, Gita Putri Damayana, secara resmi menyerahkan tugas kepemimpinan organisasi kepada Rizky Argama. Gama—begitu ia biasa disapa—bergabung dengan PSHK pada 2008. Sebelum menjadi Direktur Eksekutif,…
Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan (RUU Perkumpulan) merupakan salah satu RUU yang terdapat di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada periode Prolegnas 2010-2014, RUU Perkumpulan merupakan RUU usulan Pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2011, namun belum pernah dibahas. Sementara untuk Prolegnas periode 2015-2019, RUU Perkumpulan diusulkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Pada…
Salah satu peristiwa ketatanegaraan penting yang terjadi di pengujung tahun lalu adalah tercapainya kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau menjadi undang-undang. Kesepakatan itu diambil dalam Sidang Paripurna DPR yang dilaksanakan pada 6 Desember 2022. Selanjutnya, RKUHP tersebut disahkan (diundangkan) oleh Presiden pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Sejumlah kepala desa (kades) menggelar demonstrasi untuk menuntut adanya Revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), khususnya perihal masa jabatan kades yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Aksi demonstrasi ini didukung oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang bahkan mengancam untuk…
Larangan penjualan rokok batangan di Indonesia tak akan sebatas wacana. Presiden Joko Widodo menegaskan niat itu dalam sebuah pernyataan akhir tahun lalu. Pemerintah memang baru saja memberikan sinyal akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kepastian itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022…
Menkoperekonomian, Menkopolhukam, dan Wamenkumham melalui siaran pers Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker). Keberadaan Perppu 2/2022 disebut mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (cacat formil) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Pada Senin, 14 November 2022, Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyampaikan masukan terhadap draf final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diserahkan pemerintah kepada DPR. Masukan itu diberikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan Komisi III DPR RI. Publik patut menyayangkan respons…