Dalam menolak pengaturan pilkada tidak langsung, Presiden seharusnya menggunakan mekanisme dan tata cara formal yang ada, bukan dengan cara beropini di media sosial sementara wakil resminya mendukung dua opsi yang ada di DPR.
CSO Initiatives MD3 Law: A Setback for the Indonesian Parliament The House of Representatives has realized that their performance levels are in decline in line with the public’s trust towards them. Therefore, through the amendment of Law No. 27 Year 2009 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, House of Regional Representatives, and Regional…
Keterbukaan adalah nilai yang sangat penting untuk diperhatikan pemerintah. Semakin terbukanya pemerintahan kepada warga negaranya, tingkat kepercayaan terhadapnya akan semakin meningkat. Hal itu bahkan sudah diakui di tingkat internasional dengan didirikannya Open Government Partnership, disingkat OGP, sejak 2011. OGP adalah wadah tingkat internasional bagi aktor-aktor pejuang reformasi yang berkomitmen mengubah pemerintahannya menjadi lebih terbuka, akuntabel,…
Rabu, 21 November 2013, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI). RDPU itu dilaksanakan untuk menghimpun masukan masyarakat terkait dengan pembentukan Program Legisalsi Nasional 2014 (Prolegnas 2014). Dalam pertemuan itu hadir tiga orang perwakilan PSHK, yaitu Ronald Rofiandri (Direktur…
Perjuangan penolakan Undang-Undang Ormas sudah sampai di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Seperti yang diketahui, PSHK menolak kehadiran UU Ormas ke dalam sistem legislasi Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, sebagai ahli di depan Majelis Hakim Konstitusi dan pihak Pemerintah dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian UU Ormas. Selain Eryanto, di…
Catatan PSHK terhadap kinerja legislasi kali ini diawali dengan membahas capaian kuantitas Prolegnas DPR pada tahun 2012. Capaian kuantitas itu dipaparkan dalam beberapa klasifikasi. Selain itu juga terdapat perbandingan capaian dan target prolegnas selama 3 (tiga tahun) yaitu 2010, 2011, 2012. Capaian kuantitas Prolegnas tahun 2012 kembali menunjukan kegagalan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh DPR. Hal itu kembali menunjukan urgensi pembenahan perencanaan legislasi.
Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, DPR terlibat dalam pemilihan pejabat publik (dalam hal ini hakim agung). Kuasa itu makin kentara dan melembaga setelah UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial mengatur lebih spesifik peran DPR. Meski demikian, ada aspek yang seakan abai dalam pelaksaan peran DPR itu sehingga mengurangi kualitas pemilihan pejabat, yaitu…
Pada 2011, target legislasi adalah 92 UU, tetapi DPR hanya menghasilkan 24 UU. Target yang tidak tercapai memang bukan sesuatu yang baru bagi DPR sehingga kerap menjadi sorotan oleh berbagai kalangan. Namun, mengulas hal yang terus berulang terasa seperti lagu usang. Kali ini, dalam LAWmotion#8, Fajri Nursyamsi dari PSHK menjelaskan lebih dari sekadar kuantitas versus…
Sekadar dari aspek kuantitas, sudah banyak diketahui bahwa pada 2010—lagi-lagi—DPR gagal mencapai target yang ditetapkannya sendiri. DPR hanya berhasil menyelesaikan 16 RUU. Tentunya, legislasi lebih dari sekadar soal jumlah, tetapi juga perlu juga dicermati kualitasnya. Dalam episode ini, Rizky Argama dari PSHK mempresentasikan sekilas kinerja DPR pada 2010.