Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Menteri Kesehatan resmi mengesahkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19 pada Jumat 3 April 2020. Alih-alih mempercepat, justru peraturan tersebut malah menambah rentang birokrasi dan cenderung keluar dari mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun…
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR resmi menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III, 30 Maret 2020. Sidang itu digelar setelah diundur dari jadwal sebelumnya pada 23 Maret 2020. Pembukaan Masa Sidang III ini merupakan momentum penting DPR untuk menjalankan peran dalam penanganan COVID 19 di Indonesia. Dalam penyelenggaraan Sidang Paripurna…
DPR HARUS TETAP MENJALANKAN PERANNYA DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI DPR telah menimbulkan kegaduhan dengan keinginan mereka untuk melakukan pengetesan COVID-19 bagi diri sendiri dan keluarganya. Di sisi lain, DPR juga resmi menunda Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR, yang seharusnya dimulai pada 23 Maret 2020, menjadi 29 Maret 2020. Hal itu juga berarti memperpanjang masa…
Permasalahan terkait regulasi yang umum terjadi di banyak negara adalah inkonsistensi pengaturan, absennya monitoring dan evaluasi terhadap regulasi, proses pembentukan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, serta regulasi yang dibentuk tidak terencana dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Cesar Cordova, Senior Director di Jacobs, Cordova & Associates, dalam kuliah umum internasional bertajuk “Setting and…
Seharusnya pemerintah membangun sistem manajemen regulasi nasional Ratusan, bahkan mungkin ribuan, peraturan perundang-undangan lahir setiap tahun. Mulai dari peraturan perundang-undangan tingkat pusat hingga ke desa-desa. Presiden punya kewenangan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres; sementara para pembantunya yang tersebar di 22 Kementerian juga berwenang menerbitkan Peraturan Menteri (Permen). Belum lagi peraturan di level daerah provinsi…
The House of Representatives (DPR) published in January its list of priority bills (National Legislative Program, Prolegnas) for 2020. It says it plans to deliberate 54 bills(link is external) in this year’s legislative sitting period, and they include four worrying: “carry-over bills”(link is external) from the previous DPR term (2014-2019): the revised criminal code bill (RKUHP or RUU KUHP), amendments to…
Setelah kurang lebih tiga bulan sejak diumumkan oleh Joko Widodo saat pelantikannya sebagai Presiden periode kedua, kebijakan omnibus law (UU sapu jagat) cipta lapangan kerja mulai kelihatan arah pengaturannya. Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat, (17/1) lalu menjelaskan isi UU sapu jagat tersebut. Ada 11 klaster pengaturan yang berdampak pada 79 undang-undang dan 1244 pasal.…
Karena bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945. Namun, pemerintah mengklaim Pasal 170 RUU Cipta terkait kewenangan pemerintah pusat berwenang mengubah UU ini melalui PP ada kemungkinan keliru ketik. Materi muatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Kerja yang disusun dengan metode omnibus law terus mengundang kritik dan cibiran dari sejumlah elemen…
Draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis, 13 Februari 2020. Pemerintah menargetkan pembahasan rancangan yang disusun menggunakan konsep hukum omnibus law tersebut rampung dalam 100 hari. Terdapat beberapa hal yang perlu dipersoalkan secara hukum dalam proses pembentukan undang-undang itu. Pertama, meski draf rancangan sudah diserahkan pemerintah ke…