Lebih dari seminggu sesudah Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2020, publik masih belum dapat mengakses naskah resmi peraturan yang pertama kali diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo tersebut. Hingga 13 Oktober 2020, berbagai pesan berantai dan kiriman warganet di kanal-kanal media sosial mensirkulasikan setidaknya tiga versi…
Dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020, DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja yang merupakan RUU usulan pemerintah resmi menjadi Undang-Undang. Hal ini berarti metode Omnibus telah menjadi preseden dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Omnibus sendiri bukanlah sebuah hal baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia karena sudah pernah diterapkan misalnya pada UU…
On Monday, the House of Representatives (DPR) and the government agreed to pass the omnibus bill on job creation into law. This statute was first proposed by President Joko “Jokowi” Widodo about a year ago, on 20 October 2019, when he was sworn in to serve his second term in office. The bill’s deliberation process took less…
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Di banyak negara, seperti Finlandia, Prancis, Italia, Korea Selatan, dan Australia, hampir 100% pelaku usaha bergerak pada sektor kecil dan menengah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 60%. Di Indonesia, 64,2 juta unit UMKM tercatat menyumbang 99,9% dari total pelaku usaha dengan serapan…
Draf RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama Pemerintah menjadikan pengelolaan sumber daya alam sebagai salah satu sektor yang akan direkonstruksi pengaturannya dengan argumentasi untuk mendorong perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah rumusan perubahan ketentuan dalam draf RUU itu memunculkan beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana cara negara melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya…
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) mengubah sejumlah undang-undang bidang pendidikan, antara lain, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR…
Ulang tahun sebuah organisasi biasanya membawa kita ke momentum reflektif; menengok ke belakang, memandang ke sekitar dan menerawang jauh ke depan. Kita membayangkan apa yang seharusnya terjadi. Kita menyesalkan serta menertawakan apa yang pernah terjadi. Kita berharap pada apa yang mungkin terjadi. Tahun ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) berusia 22 tahun. Ibarat…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mengatur beberapa hal baru terkait Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di antara pengaturan baru ini termasuk penyederhanaan perizinan bagi UMKM, kemudahan perizinan koperasi, kemitraan koperasi dan UMKM, dan pengecualian upah minimum bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah bahwa…
Meski publik mengecam isi dan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus bergerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja sejak draf rancangan diserahkan oleh pemerintah pada 12 Februari 2020. Badan Legislasi DPR (Baleg) yang ditunjuk membahas RUU kemudian dengan segera membentuk panitia kerja (Panja). Di tengah pembahasan, pemerintah dan…