Menimbang Rancangan Undang-Undang Terorisme

Blog

Rentetan serangan terorisme yang muncul beberapa waktu belakang menghangatkan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang Terorisme. Pembahasan rancangannya sebenarnya sudah bergulir setelah serangan teror di Jalan Thamrin jakarta, pada Januari 2016. Revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu diposisikan untuk melengkapi produk hukum anti-terorisme setelah adanya Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Perubahan regulasi seharusnya menggabungkan…

Rakyat Tak Seharusnya Menjadi Korban: Seruan Penghentian Kriminalisasi

Siaran Pers

“Kriminalisasi’ menjadi salah satu kata yang kini kerap terdengar di ruang publik. Kata “kriminalisasi’ terucap untuk perkara buruh pabrik di Makassar yang dituduh mencuri sandal bolong, namun juga untuk menunjuk kasus kriminalisasi komisioner KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah hingga Bambang Widjojanto dan Abraham Samad. Permasalahan kriminalisasi ini terletak pada perspektif penyusunan kebijakan dan…

PERNYATAAN PUSAT STUDI HUKUM & KEBIJAKAN INDONESIA (PSHK): PEMERINTAH DAN DPR BERTANGGUNGJAWAB ATAS KETIDAKSEMPURNAAN UU MD3

Siaran Pers

Pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani UU MD3 sebagai wujud penolakannya, dan mendorong masyarakat sipil yang mempermasalakan pasal-pasal UU MD3 mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tak bisa diterima dalam logika perundang-undangan. Pernyataan itu menunjukan sikap Pemerintah yang tidak ada itikad baik…

Menuju Sistem Perundang-undangan yang Lebih Baik di Indonesia #INLU2018

Aktivitas, Berita

Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi…

Menuju Sistem Perundang-undangan yang Lebih Baik di Indonesia #INLU2018

Aktivitas

Perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia saat ini menunjukkan perlunya diatur prosedur monitoring dan evaluasi yang formal. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih serius melakukan reorganisasi kelembagaan terkait fungsi legislasi. Pemerintahan Jokowi saat ini menunjukkan political will untuk melakukan pembenahan sistem perundang-undangan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja di bawah Presiden untuk merancang desain reformasi regulasi secara…

Seri #1 Seminar FKP

Aktivitas

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia. Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk mengadakan…

Pertemuan PSHK-STHI Jentera dengan Dubes Kanada untuk ASEAN

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Marie-Louise Hannan, Duta Besar Kanada untuk ASEAN. Dalam kunjungannya, Marie  didampingi David Williams dari Kedutaan Besar Kanada, Vladmir Napoleon dari Senior Investigator Royal Canadian Mounted Police dan Patrice Poitevin dari University of Ottawa. Kunjungan delegasi tersebut diterima…

Seri Seminar Forum Kajian Pembangunan (FKP) dan PSHK

Aktivitas, Berita

Forum Kajian Pembangunan (FKP) merupakan sebuah konsorsium yang terdiri dari berbagai institusi di Indonesia, yang bekerja sama dengan the Indonesia Project (Australian National University). Secara berkala, FKP mengadakan rangkaian forum kebijakan berbasis penelitian dengan topik-topik yang berkaitan dengan isu kebijakan di Indonesia.   Setiap bulannya, institusi yang tergabung dalam konsorsium bergantian menjadi tuan rumah untuk…

Perlu Penguatan Komunikasi Lembaga Riset dengan Sektor Swasta

Aktivitas, Berita

Pelaku usaha bidang hukum juga berkontribusi dalam upaya perbaikan atau reformasi hukum. Sebagai contoh lawfirm yang sering berhubungan dengan pelayanan pengadilan dan selama ini menjadi penerima manfaat dari berbagai program reformasi peradilan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif PSHK, M Nur Sholikin sebagai salah satu panelis dalam Forum Riset dan Bisnis yang diselengarakan di Jakarta, 29 November 2017.…