Memasuki satu tahun periode jabatannya, DPR gagal membuktikan hasil kerja legislasinya. Bukan persoalan jumlah. Namun kinerja selama ini tidak memberikan bukti nyata bidang legislasi. Menilai kinerja legislasi tidak bisa semata dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat. Kualitas menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, dalih mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi…
Dasar Filosofis Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah suatu konsep yang baku. Ia hanya a means to an end, jadi bukan tujuan akhir itu sendiri [1] . Tujuan sebenarnya adalah ‘pengaruh yang berarti’ terhadap proses pemerintahan dalam arti luas (mulai dari pengambilan kebijakan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi kebijakan) terutama yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karenanya, pola…
Kami sadar catatan ini penting bagi kita semua karena DPR adalah milik kita bersama. Tidak hanya PSHK yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian masukan dan catatan perbaikan. Ada harapan besar agar masyarakat dapat bersama-sama turut terlibat dalam memberikan dorongan kepada DPR agar kinerjanya semakin baik.
Capaian penting dari kegiatan launching ini adalah adanya pengakuan atas karya yang dihasilkan oleh PSHK. Pengakuan itu setidaknya bisa dilihat dari hadirnya pihak dari DPR dan Pemerintah.
Sudah lebih dari satu dekade, setiap akhir tahun DPR mengeluarkan daftar RUU prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja DPR (bersama pemerintah) dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).…
Rabu, 5 Juni 2013, bertempat di ruang rapat Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI lantai 3 Gedung B DPD, PSHK diundang sebagai salah satu narasumber Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2014. Pada kesempatan tersebut, PSHK menyampaikan sejumlah catatan dan masukan, antara lain kapasitas Prolegnas sebagai instrumen perencanaan (legislasi) yang bersifat…
Ada dua undang-undang penting dan menarik yang baru saja disahkan pada 11 Juli 2006 lalu: RUU Kewarganegaraan dan RUU Pemerintahan Aceh. Keduanya dipandang “revolusioner”. RUU Kewarganegaraan memberikan paradigma baru dalam masalah kewarganegaraan. Sementara RUU Pemerintahan Aceh memberikan cara berpikir “baru” mengenai konsep otonomi daerah. Namun yang luput dari pembahasan adalah mempersandingkan keduanya dari segi proses.…
Pembahasan soal kualitas menjadi penting ketika memahami legislasi sebagai suatu produk politik yang tentunya sarat kepentingan. Tarik menarik berbagai kepentingan akan dituangkan dalam suatu peraturan tertulis yang mengikat semua orang.
Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) DPR RI tengah melakukan pembahasan terhadap RUU Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) sebagai konsekuensi dari disahkannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) yang memindahkan ibu kota negara Indonesia dari DKI Jakarta ke Penajam Paser. Pada pembukaan masa persidangan IV 2023-2024 tanggal 5 Maret 2024, Badan…