Monev Regulasi, Antisipasi “Tren” Deregulasi Saat Krisis

Blog

Krisis ekonomi yang sedang dihadapi saat ini mendorong pemerintah mengambil keputusan melakukan deregulasi sejumlah peraturan yang dianggap menjadi penghambat pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyebutkan ada 134 peraturan yang masuk dalam paket deregulasi dalam waktu dekat ini. Meliputi 17 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 96 Peraturan Menteri, dan 8 peraturan lainnya (hukumonline.com).…

LRWD Edition 16 : September 2015

LRWD, Publikasi

House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period New Regulation to Guarantee to Fulfill Rights of People with Disabilities The Selection of KPK’s Chair Leaves Doubts Legislation House of Representatives First Session for the 2015-2016 Period On August 16th, the House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat) entered their first period for 2015-2016. However, their…

LRWD Edition 12 : June 2015

LRWD, Publikasi

House’s Legislative Council Threatens to Take Over Academic Paper Preparation from All Commission Government Submits Academic Paper and Criminal Code Bill to House of Representatives House of Representatives House’s Legislative Council Threatens to Take Over Academic Paper Preparation from All Commission The Legislative Council (Badan Legislasi/Baleg), as one of the working units in the House…

Aktualisasi Kewenangan DPD Pasca Putusan MK Dalam Penyusunan Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2015: Butuh Konsistensi dan Tindak Lanjut Pelembagaan

Blog

Konteks Terkini Senin, 9 Februari 2015, DPR menjadwalkan rapat paripurna, dengan salah satu agendanya menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan Prioritas 2015[1]. Ada sejumlah sinyal perbaikan yang muncul selama proses penyusunannya seperti yang tercermin sejak rapat kerja pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama DPD dan Pemerintah, Kamis,…

LRWD Edition 5 : February 2015

LRWD, Publikasi

Budi Gunawan Pre-Trial Decision Implications on Indonesia’s Criminal Legal System Priority Bills in the 2015 National Legislation Program New Local Election Law: No ‘Public Test’ and a New Special Court Constitutional Court Rejects Akil Mochtar’s Judicial Review on Anti-Money Laundering Law The Constitutional Court Decision: Water Resources Law is Unconstitutional Government Regulation in Lieu of…

Fajri Nursyamsi, Peneliti PSHK, Bersama Pokja RUU Penyandang Disabilitas Melakukan Advokasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Aktivitas

Tidak mudah bagi seorang tuna rungu untuk dapat bersosialisasi dan memiliki pengetahuan akan suatu informasi pada saat ini. Permasalahan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari fasilitas yang minim, sepertiinterpreter, sampai pola pendidikan yang tidak memberikan tempat bagi anak tuna rungu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemapuannya.

Menggagas Prolegnas Berkualitas

Blog

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan instrumen perencanaan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Dalam Pasal itu disebutkan pula bahwa Prolegnas disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Namun begitu, keberadaan Prolegnas kerap diabaikan, bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh…