Urgensi Partisipasi Kelompok Disabilitas dalam Pembentukan Perda

Blog

Pada 25 Oktober 2023, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Surat Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA tentang Percepatan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Mengatur Mengenai Penyandang Disabilitas. Surat mendagri ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati, serta ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Surat mendagri itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembentukan produk hukum daerah, terutama peraturan daerah terkait penyandang disabilitas…

Pemanfaatan Iptekin dalam Penyusunan Regulasi Masih Minim

Aktivitas

Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptekin) dapat dilakukan untuk berbagai hal, salah satunya adalah penyusunan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan Iptekin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menghasilkan produk hukum baru yang lebih berkualitas dan juga dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan legislasi yang ada. Sayangnya, menurut Peneliti Tata Kelola Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Riris Katharina,…

MK: Makin Kesasar

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Pada Senin, 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan tentang pengujian syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden untuk perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023. Pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menafsirkan syarat calon presiden dan wakil…

Batas Usia Capres-Cawapres Bukan Isu Konstitusional

Aktivitas

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan pemeriksaan perkara pengujian atas syarat usia minimal menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diajukan melalui permohonan nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara tersebut mempersoalkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mensyaratkan capres dan cawapres untuk berusia…

Wacana Perppu Pilkada Tidak Beralasan

Blog

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan usulan Pemerintah untuk memajukan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari November ke September 2024 pada rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI. Pemerintah menyatakan usulan memajukan pelaksanaan Pilkada didasari atas potensi kekosongan jabatan kepala daerah pada 1 Januari 2025. Pemerintah mengusulkan menggeser pelaksanaan Pilkada 2024 dalam bentuk Peraturan…

Pengalaman Organisasi Pemantau Parlemen di Indonesia dan Pelajaran dari Asia

Aktivitas

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengadakan sesi informasi daring mengenai pengalaman pemantauan parlemen dengan para akademisi dan praktisi pemantauan parlemen yang tergabung dalam Asian Civil Society Research Network (ACSRN) pada Selasa (12/9/2023). Pada sesi yang berfokus pada pengalaman Indonesia tersebut, PSHK diwakili oleh Peneliti Senior Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Rizky Argama, dan Deputi…

Rendahnya Constitutional Obedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Aktivitas

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Violla Reininda berpartisipasi dalam diskusi kelompok terpumpun bertema “Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 7-9 September 2023 di Yogyakarta.  Diskusi tersebut bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi sejauh mana…

Lokakarya Perancangan Peraturan untuk ALSA Indonesia

Aktivitas, Publikasi, Riset

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) bekerja sama dengan Asian Law Students’ Association (ALSA) Indonesia menyelenggarakan lokakarya bertema “Legislative Drafting: A Law-Making Process” pada Sabtu (26/8/2023) secara daring. Lokakarya itu ditujukan bagi mahasiswa hukum atau lulusan hukum yang ingin mendapatkan pengetahuan teknis dan praktik terkait perancangan peraturan perundang-undangan serta keterampilan menyusun peraturan dengan bahasa…

Amendemen Konstitusi Tidak Mendesak, PR Legislasi Masih Banyak

Publikasi, Siaran Pers

Siaran Pers Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggulirkan rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Sidang Bersama MPR RI, Rabu (16/8) kemarin. Wacana amendemen tersebut ditujukan, salah satunya, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Selain itu, amendemen konstitusi juga dimaksudkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu…